Ketum Peradi Bersatu Sebut Hasil Kajian Ilmiah Tak Boleh Diserbaluaskan

5 hours ago 4

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Peradi Bersatu, Zevrijn Boy Kanu menyebut bahwa hasil kajian ilmiah tak boleh disebarluaskan jika belum dinyatakan sah secara hukum. Hal tersebut merespons temuan dari pakar IT Roy Suryo, pegiat medsos dr Tifauzia Tyassuma, dan ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar tentang ijazah palsu Jokowi yang beredar di media sosial.

"Menurut saya, kalian bertiga ini bukan penegak hukum, sehingga apapun hasilnya itu konsumsi sendiri, anda tak berhak publikasi," ucap Boy Kanu dalam acara Rakyat Bersuara bertema Tiga Terlapor Ijazah Jokowi Bersaksi di iNews, Selasa (29/4/2025).

Polemik Ijazah Jokowi Berujung Laporan Polisi, Ini Kata Ahli Digital Forensik

Awalnya, Roy Suryo, Dokter Tifa, dan Rismon menyampaikan temuan-temuannya atas ijazah Jokowi yang beredar di media sosial. Mereka menyebutkan, temuan tersebut berdasarkan riset atau penelitian yang dilakukannya berkaitan ijazah tersebut.

Boy Kanu lantas menyatakan, dia menghormati temuan-temuan yang telah dipaparkan mereka bertiga atas ijazah Jokowi tersebut. Namun, dia mempertanyakan siapa yang berhak menguji temuan mereka itu sehingga dinyatakan sah secara hukum.

Dokter Tifa Ungkap Riset terkait Foto pada Ijazah Jokowi yang Viral di Media Sosial

"Saya menghormati hasil temuan mas Roy, dr Tifa, dan Bang Rismon, secara scientific oke, tapi pertanyaan saya, siapa yang berhak menguji temuan anda bertiga sah secara hukum," ucapnya.

Dia menambahkan, ketiga orang tersebut sejatinya bukanlah penegak hukum. Maka itu, apapun hasil kajian yang dilakukan mereka seharusnya menjadi konsumsi pribadi dan mereka tak berhak mempublikasinya.

Bahkan, dia menyebutkan, jika kajian ilmiah yang disampaikan ke publik itu termasuk dalam penghasutan manakala belum dinyatakan sah secara hukum. Saat kajian itu dinilai valid secara hukum, baru kajian itu boleh disebarluaskan.

"Benar, tapi ini kan belum sah secara hukum, tak valid, siapa yang bisa buktikan bahwa ini valid secara hukum baru bisa disebarluaskan. Tanpa mengatakan sah secara hukum tak boleh disebarluaskan," katanya.