7 hours ago
2
JAKARTA, iNews.id - Komisi VI DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) atau perubahan ketiga UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Rapat dilaksanakan di gedung Nusantara I, Jakarta pada hari ini, Kamis (23/1/2025).
Pembahasan itu, menyusul RUU BUMN ditetapkan sebagai salah satu program legislasi nasional (prolegnas) 2025 karena dianggap memiliki peran fundamental dalam perekonomian nasional.
Baca Juga
Erick Thohir Panggil Bos BUMN Transportasi, Minta Harga Tiket Tak Naik saat Lebaran 2025
Menurut Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini, urgensi perubahan ini didasari oleh peran strategis perusahaan pelat merah dalam mengelola sumber daya nasional, sesuai Pasal 33 UUD 1945.
"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujar Anggia.
Baca Juga
Erick Thohir Antisipasi Kemacetan Parah di Merak saat Lebaran 2025: Bisa Tembus 5 Kali Lipat
“BUMN adalah perpanjangan tangan negara untuk melaksanakan fungsi vital ini," tutur dia.
Meskipun begitu, kinerja BUMN dinilai belum optimal dan menghadapi berbagai tantangan. Anggia menyoroti usia UU Nomor 19 Tahun 2003 yang mengatur tentang BUMN telah berusia lebih dari 22 tahun.
Baca Juga
Erick Thohir Sebut Dirtek Timnas Indonesia Akan Diumumkan Akhir Februari, Siapa Sosoknya?
"Regulasi ini perlu disesuaikan untuk menjawab tantangan zaman dan meningkatkan kontribusi BUMN terhadap ekonomi nasional," ucapnya.
