JAKARTA, iNews.id - Profil PKK Kurdi atau Partai Pekerja Kurdistan menjadi sorotan dunia setelah kelompok tersebut secara resmi mengumumkan pembubaran dirinya pada 12 Mei 2025. Keputusan ini menandai akhir dari konflik berdarah yang telah berlangsung lebih dari empat dekade dengan pemerintah Turki.
PKK, yang dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh Turki dan beberapa negara lain, sebelumnya telah menyatakan gencatan senjata pada Maret 2025. Namun, langkah membubarkan diri sepenuhnya menjadi kejutan besar dan babak baru dalam sejarah perjuangan etnis Kurdi di kawasan Timur Tengah.

Baca Juga
Hamas Murka Pemukim Israel Ingin Sembelih Domba di Masjid Al-Aqsa
Awal Mula dan Tujuan PKK
Profil PKK Kurdi tak lepas dari sosok Abdullah Ocalan, pendiri organisasi ini pada akhir 1970-an. Didirikan sebagai kelompok Marxis, tujuan awal PKK adalah mendirikan negara Kurdi merdeka yang mencakup wilayah di Turki, Irak, Iran, dan Suriah. Namun seiring waktu, tujuan itu bergeser menjadi tuntutan atas otonomi yang lebih besar bagi etnis Kurdi di Turki.
Etnis Kurdi sendiri tersebar di sejumlah negara seperti Turki, Irak, Suriah, dan Iran. Mereka tidak memiliki negara sendiri dan telah lama memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri.
Perjalanan Panjang Konflik PKK dan Turki
Konflik bersenjata dimulai pada tahun 1984, saat PKK meluncurkan kampanye militer dari pangkalan mereka di Irak utara. Sejak itu, ribuan serangan gerilya dan teror terjadi, menargetkan militer, pemerintah, hingga warga sipil. Konflik ini mengakibatkan lebih dari 40.000 korban jiwa serta kerugian ekonomi dan sosial yang besar.
Pemerintah Turki merespons dengan operasi militer besar-besaran, termasuk serangan lintas batas ke pangkalan PKK di Irak. Penangkapan Abdullah Ocalan pada 1999 menjadi titik balik, namun tidak menghentikan aksi kekerasan sepenuhnya.
Upaya Damai dan Gagalnya Negosiasi
Sejumlah perundingan damai dilakukan antara Turki dan PKK sejak 2009, namun kerap terhenti akibat insiden di lapangan dan ketegangan politik. Negosiasi tersendat setelah PKK menggelar perayaan terkait pemulangan 34 anggota kelompok tersebut ke Turki pada akhir 2009. Perayaan itu memicu kemarahan pejabat Turki. Sejak itu, otoritas Turki terus menangkap politisi Kurdi. Mereka dikenakan tuduhan bergabung dengan kelompok teroris.
Negosiasi berlanjut selama beberapa putaran lagi sebelum berakhir pada 2011 tanpa kemajuan.
Gencatan senjata sempat berlaku pada 2013 hingga 2015, namun kemudian kembali pecah konflik setelah serangan dan tindakan keras pemerintah terhadap kelompok Kurdi.
Kondisi di kawasan, termasuk konflik Suriah dan perang melawan ISIS, turut memperumit situasi. PKK juga mendapatkan dukungan dari kelompok Kurdi di Suriah yang dikhawatirkan oleh pemerintah Turki.
Sementara itu, berbagai peristiwa di kawasan dan dalam negeri memberi Turki dorongan dan dukungan dari rakyat untuk melakukan tindakan keras baru terhadap PKK. Pada 2015, di tengah kekosongan kekuasaan yang disebabkan Perang Saudara Suriah dan perang terhadap ISIS, kelompok-kelompok yang berpihak pada PKK mulai membangun pemerintahan sendiri di sebagian besar wilayah Suriah.