4 weeks ago
12
JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2024 akan fokus menghasilkan rekomendasi terbaik untuk mendukung Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Jadi hari ini adalah awal daripada rangkaian Rapimnas Kadin 2024. Bersama Dewan Pengurus Harian (DPH) Kadin Indonesia dan juga perwakilan SC (Steering Committee/Panitia Pengarah) dan OC (Organizing Committee/Panitia Pelaksana) kami berkumpul memikirkan dan mengasah tema Rapimnas ini,” ujar Anindya usai memimpin Rapat DPH Kadin Indonesia, Jumat (29/11/2024).
Baca Juga
Gelar Rapimnas, Kadin Bahas Tiga Fokus Utama Program Kerja Ini
Sebagai informasi, rangkaian Rapimnas Kadin 2024 mulai berlangsung pada 29 November-1 Desember 2024 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta. Rapimnas Kadin 2024 akan mengusung tema besar "Tekan Kemiskinan, Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Wujudkan Indonesia Emas".
Anindya menjelaskan, dalam mendukung Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran, agenda pembahasan Rapimnas Kadin 2024 akan difokuskan pada solusi masalah pengentasan kemiskinan, mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen, dan mencapai Indonesia Emas 2045.
Baca Juga
Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen jadi Fokus Pembahasan di Rapimnas Kadin 2024
Untuk itu, Anindya mengungkapkan belum lama ini dirinya dan beberapa pengurus Kadin Indonesia beruntung mendapat kesempatan emas mengikuti kunjungan kenegaraan bersama Presiden Prabowo Subianto dan delegasi Indonesia ke lima negara yaitu China, Amerika Serikat, Peru, Brazil, dan Inggris.
“Pada kesempatan itu kami melihat kira-kira isu-isu apa saja yang akan menjadi tema sentral (Rapimnas Kadin 2024),” katanya.
Anindya memaparkan tiga isu yang akan menjadi fokus dalam Rapimnas Kadin 2024. Pertama, bagaimana mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan di Indonesia.
“Nah, caranya adalah nomor dua, yaitu misalnya dengan investasi dan menguatkan ekspor. Dan ketiga adalah isu-isu yang sedang hangat dibicarakan seperti mengenai (kenaikan) PPN, mengenai isu ketenagakerjaan, atau Omnibus Law itu seperti apa,” ucapnya.
Berbicara mengenai dampak kenaikan PPN pada UMKM, Anindya menekankan agar pemerintah dan Kadin harus bekerja sama untuk membuka akses kepada pembiayaan, akses kepada teknologi, akses pasar yang lebih baik sehingga ujungnya UMKM dapat berkembang dan tidak terlalu terbebani.
“Salah satunya ini merupakan tema yang tentunya akan dibahas (di Rapimnas Kadin 2024). Karena kami melihat sudah waktunya Kadin juga fokus pada UMKM dan koperasi,” katanya.
