Kebijakan Baru Penyaluran Elpiji 3 Kg Picu Protes, Asosiasi IUMKM Sebut Pengecer Tersudutkan

5 days ago 8

Danandaya Arya Putra

JAKARTA, iNews.id - Kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menetapkan aturan baru soal gas elpiji 3 kg tidak lagi disalurkan ke warung pengecer menimbulkan keresahan. Niat kebijakan ini, agar masyarakat bisa mendapatkan harga yang lebih murah jika membeli di pangkalan ketimbang di warung kelontong.

Perwakilan Asosiasi IUMKM, Sandi Suwardi Hasan menyebut bahwa pihak pengecer tidak terima jika kebijakan baru justru menyudutkan para warung kelontong sebagai pihak tertuduh. Dia menyebut, harga jual di warung kelontong menurutnya sudah sesuai dengan modal yang harus keluarkan ketika harus datang ke pangkalan.

Jubir PCO soal Kebijakan Penyaluran Elpiji 3 Kg: Perbaikan Tata Kelola

"Sebetulnya jalur distribusinya jangan kemudian dipotong langsung di pengecer karena jarak tempuh pengecer kadang dia harus ngambil sendiri ke Pangkalan kemudian ada ongkos transportasi, tiba-tiba yang divonis bersalah oleh pak Menteri pengecer tuh," ucap Sandi dalam program Interupsi bertajuk 'Gaduh Gas 'Melon', Siapa Tertuduh?' yang tayang di iNews, Kamis (6/2/2025).

Seharusnya, sebelum berpikir menertibkan penjualan gas elpiji 3 kg di tingkat pengecer, Sandi meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia lebih baik mempelajari jalur distribusi ke pangkalan. Sebab, para pengecer biasanya menyetok gas melon tersebut hanya 5 hingga 10 tabung.

Dampak Rakyat Kesulitan Dapat Gas Elpiji 3 Kg

"Sebetulnya pemain utamanya di pangkalan siapa sih berapa orang yang punya pangkalan ini siapa saja yang punya, itu dulu ditertibkan," katanya.

Setelah hal tersebut rampung, alangkah lebih mudah menertibkan rumah yang seharusnya bukan penerima manfaat subsidi gas 3 kg.

"Jangan kemudian yang disidak yang 3 kg dulu, yang 12 kg karena lebih mudah lebih mudah untuk menemukan ini 'oh ini orang kaya nih penghasilannya lebih dari 15 juta pakai 3 kg' ini lebih mudah, karena lebih sedikit," tuturnya.

Adapun setelah adanya kegaduhan akibat kebijakan ini, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada Kementerian ESDM untuk mengaktifkan kembali peran pengecer dalam rangka penjualan gas elpiji 3 kg. Instruksi ini dikeluarkan setelah adanya keluhan masyarakat yang sulit mendapatkan gas tersebut.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad saat disinggung polemik kelangkaan gas LPG belakangan ini. Dia mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden ihwal hal tersebut pada Senin (3/2) tadi malam.

"Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk perhari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa," ucap Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).