13 hours ago
4
JAKARTA, iNews.id - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengirim siswa nakal ke barak TNI-Polri mulai dilaksanakan Kamis (1/5/2025). Hal ini turut menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan.
Program tersebut diyakini dapat menanamkan disiplin dan membangun tanggung jawab karena digelar di lingkungan yang memiliki disiplin ketat. Namun, sebagian pihak menganggap program tersebut bersifat represif dan menyisakan trauma bagi siswa karena akan menghadapi tekanan fisik dan suasana keras di lingkungan militer.
Baca Juga
Profil Norman Briski, Aktor Yahudi yang Dituduh Anti-Semit Gara-gara Membela Gaza
Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta, Yunaldi Libra menyebut, salah satu solusi yang bisa menjadi contoh dalam membentuk karakter siswa sekolah adalah program Junior Reserve Officers Training Corp (JROTC) di Amerika Serikat (AS).
Program pendidikan yang dilakukan di Sekolah Menengah Atas di AS tersebut bertujuan membentuk warga negara yang baik dengan jalan pendidikan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, dan keterampilan kewarganegaraan. Meski program ini merupakan program kerja sama dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, JROTC bukanlah program rekrutmen anggota militer.
Baca Juga
Siswa Nakal Mulai Dikirim ke Barak TNI, Dedi Mulyadi Pantau Langsung
"Program ini hanya program pembinaan yang bersifat sukarela. Program yang pertama kali dimulai tahun 1916 ini, memiliki perkembangan yang cukup pesat. Sampai saat ini terdapat lebih dari 3.000 sekolah menengah di Amerika Serikat, termasuk wilayah teritori Puerto Rico dan Guam yang menjalankan program ini," kata Yunaldi dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).
Adapun terdapat sekitar 1.700 sekolah berada di bawah binaan US Army Cadet Command, 600 sekolah di bawah binaan US Navy JROTC, sekitar 870 sekolah di bawah binaan Air Force JROTC, serta sekitar 275 sekolah dibawah binaan Marine Corp JROTC.
Baca Juga
Dasco Minta Dedi Mulyadi Kaji Program Kirim Siswa Nakal ke Barak TNI
Dia menambahkan, JROTC pertama kali dimulai pada tahun 1916 melalui Undang-Undang National Defense Act dan hingga hari ini tetap eksis karena mendapat dukungan dari berbagai kalangan, baik militer, sekolah, maupun masyarakat sipil.
"Program ini dikelola oleh semua cabang angkatan bersenjata AS (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Korps Marinir, dan Penjaga Pantai), masing-masing dengan kurikulum yang sedikit berbeda tapi tetap berfokus pada pendidikan kepemimpinan, disiplin, kebangsaan, pelayanan masyarakat, dan pembentukan karakter," katanya.
Baca Juga
