19 hours ago
6
Cilacap, infojateng.id – Sebanyak 17 kepala keluarga (KK) korban terdampak bencana tanah longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, mulai menempati hunian sementara (huntara) yang disiapkan pemerintah di Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Selasa (27/1/2026).
Huntara tersebut merupakan bagian dari upaya tanggap darurat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat longsor pada 13 November 2025. Penyerahan kunci dilakukan secara simbolis kepada perwakilan 17 KK.
Tiap unit Huntara dibangun berukuran 6 x 7 meter dan dilengkapi 1 ruang keluarga, 2 kamar tidur, 1 toilet, serta dapur.
Bangunan tersebut menggunakan material galvalum/zincalume dengan rangka baja ringan sebagai struktur penopang.
Acara penempatan huntara dihadiri oleh Kepala BNPB yang diwakili Deputi V Bidang Logistik dan Perlengkapan Andi Eviana, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, unsur Forkopimda, Camat Majenang, serta jajaran BPBD.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, dalam laporannya menyampaikan bahwa penempatan hunian sementara ini merupakan wujud keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan warga terdampak longsor.
“Harapannya, pada saat bulan suci Ramadan dan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah, para warga sudah menempati hunian yang layak dan aman,” ujar Taryo.
Ia menambahkan, pada tahap berikutnya 39 KK lainnya akan menempati huntara yang sedang dalam proses pembangunan.
Dengan demikian, total nantinya 56 keluarga akan menghuni kawasan hunian sementara tersebut.
“Seluruh penghuni sudah disiapkan perlengkapan tidur, memasak, dan mandi. Standar kebutuhan minimal sudah kami penuhi,” katanya.
Dalam sambutannya, Deputi V BNPB Andi Eviana menyampaikan bahwa meskipun berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Provinsi Jawa Tengah berada pada kategori risiko sedang, kondisi cuaca ekstrem menyebabkan 35 kabupaten/kota terdampak bencana.
“Terkait hunian tetap, perlu dibuat aturan agar rumah tersebut tidak disewakan dan benar-benar diperuntukkan bagi 56 KK yang berhak,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menyatakan bahwa penanganan bencana di Kabupaten Cilacap berjalan dengan pendekatan pentahelix, melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara kolaboratif.
Pemkab Cilacap, kata dia, bergerak cepat menyiapkan lahan seluas 3,5 hektare untuk pembangunan huntara dan huntap, termasuk melengkapi administrasi serta kajian teknis dari PVMBG.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BNPB, BPBD Provinsi Jawa Tengah, Forkopimda, serta seluruh pihak yang terlibat sejak masa tanggap darurat hingga proses penempatan hunian sementara,” kata Syamsul.
Pada kesempatan tersebut, juga diserahkan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam penanganan bencana.
Kegiatan diakhiri dengan pemotongan pita dan peninjauan langsung unit huntara oleh jajaran pejabat dan undangan. (eko/redaksi)
