1 day ago
6
Semarang, Infojateng.id – Bupati maupun Wali Kota dan wakil yang bertugas 35 kabupaten/kota di Jateng diminta memiliki sense of crisis atau kepekaan.
Semua kepala daerah dan wakil disebutnya harus kompak dan tidak boleh jalan sendiri-sendiri.
Apalagi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan semua bupati/ wali kota telah menyepakati poin-poin pembangunan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029.
Kekompakan bupati/wali kota serta wakil menjadi modal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah.
Terlebih lagi dalam penyusunan RPJMD melalui Musrenbang, keduanya haruslah memiliki visi misi sama dan punya tekad satu kesatuan menyukseskannya.
“Lek kenceng aja mendahului, lek tajam aja melukai, let abot dipikul bareng. (Kalau cepat, jangan mendahului. Kalau tajam jangan melukai. Kalau berat, diangkat bersama,” tandas Ahmad Luthfi ketika membuka arahannya pada acara Musrenbang RPJMD Provinsi Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (5/5/2025).
Sebanyak 35 kepala daerah dan wakil hadir di acara tersebut. Mereka duduk di kursi berdekatan dan posisi depan-belakang.
Ahmad Luthfi melanjutkan, bahwa tugas dan wewenang pimpinan boleh-boleh saja diberikan pada bawahan termasuk wakil kepala daerah.
Meski demikian, tanggungjawab tidak bisa serta-merta diserahkan. Lantaran pimpinan itu harus memberi dan bukan mengambil.
Satu-satunya yang boleh diambil oleh seorang pimpinan dari bawahannya adalah tanggungjawab.
“Ada wakil dan bupati/wali kota yang satu mobil? Ga ada sing tukaran. Kok enek sing ngguyu, mesti ana apa-apa iki (kok ada yang tertawa, mesti ada apa-apa ini,” tanya mantan Kapolda Jateng itu sambil tertawa.
Pada acara tersebut, ia menekankan bahwa birokrasi pemerintahan di Jateng adalah birokrasi yang melayani.
Saat komunikasi di bawah, maka ia membolehkan dengan gaya bahasa lapangan dan terpenting bisa menyelesaikan masalah.
Di sisi lain, perihal keterbukaan publik maka harus blakkotang atau terbuka dan bisa diakses oleh publik.
Gubernur menyampaikan bahwa sebelum Musrenbang tingkat Provinsi telah dilakukan Musrenbang di 7 karesidenan di Jateng.
Menurutnya, Musrenbang ini menjadi guidance atau pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.
Tanpa Musrenbang ini maka pembangunan jangka menengah akan dilakukan secara parsial.
“Bupatine siji mbangun ngalor, sijine ngidul. Pating pecotot rak karuan (satu Bupati membangun ke utara, satunya ke selayan. Berhamburan, tidak jelas),” kata gubernur.
Saat ini gubernur dan 35 bupati/wali kota serta wakil telah sepakat dalam penyusunan RPJMD 2025-2029. Pada tahun 2025 ini, semua wilayah harus menggenjot infrastruktur jalan, pendidikan dan pangan.
Pada tahun 2026, harus bahu membahu menjadikan Jateng meningkatkan stok pangan nasional sehingga status swasembada semakin terjaga. Pada tahun selanjutnya bakal digenjot sektor pariwisata.
Semua program yang dilaksanakan, tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jateng. Penurunan angka kemiskinan menjadi prioritas di 35 kabupaten/kota.
Untuk melaksanakannya, maka semua wilayah harus berkolaborasi. Tak boleh ada ego sektoral karena satu wilayah bisa jadi bergantung dengan wilayah lain.
Ia mencontohkan, kebutuhan air warga Kota Solo disuplai oleh Mata air dari Kabupaten Klaten.
Kemudian, kebutuhan pangan di Kota Semarang didukung oleh beras dari wilayah Kendal maupun sekitarnya. (eko/redaksi)
