2 weeks ago
25
JAKARTA, iNews.id – Para pemilik sertifikat tanah yang diterbitkan pada rentang tahun 1961 hingga 1997 siap-siap menghadapi ancaman tanahnya bersengketa. Pasalnya, sertifikat lama dari periode tersebut dinilai memiliki kekurangan karena belum dilengkapi dengan peta kadastral.
Untuk mencegahnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengimbau masyarakat yang masih memegang sertifikat terbitan 1961-1997 perlu segera melakukan pembaruan dengan sertifikat elektronik.
Baca Juga
Mahmoud Abbas Setujui Peta Jalan untuk Lucuti Senjata Faksi-faksi Palestina di Lebanon
"Sertifikat tanah yang terbit pada periode tersebut memiliki kelemahan karena di lembar belakangnya tidak terdapat peta kadastralnya. Akibatnya, berpotensi tidak diketahui di mana lokasi bidang tanahnya yang dapat menimbulkan konflik pertanahan," kata Nusron Wahid, dikutip dari akun Instagram resmi @kementerian.atrbpn, Sabtu (24/5/2025).
Sebagai informasi, peta kadastral merupakan peta yang menampilkan rincian batas, ukuran, lokasi, dan kepemilikan suatu bidang tanah. Umumnya, peta ini memiliki skala antara 1:100 hingga 1:5.000.
Baca Juga
Penanggulangan Banjir, Kementerian ATR dan Pemprov Jabar Sepakat Tertibkan Permukiman Pinggir Sungai
Kementerian ATR/BPN dalam unggahannya tersebut juga menyoroti pentingnya peta kadastral sebagai acuan dalam memastikan batas kepemilikan tanah agar lokasi bidang dapat diidentifikasi secara akurat.
