5 days ago
29
Kudus, infojateng.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki potensi besar dalam penguatan ketahanan pangan di tingkat desa. Isu ketahanan pangan menjadi fokus perhatian Pemerintah yang perlu digarap maksimal di setiap lini masyarakat, termasuk lewat unit usaha yang digeluti BUMDes.
Pentingnya BUMDes sebagai ujung tombak dalam penguatan ketahanan pangan tingkat desa ini disampaikan Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Valerie Yudistira Pramudya pada kegiatan rapat pembinaan dan temu mitra badan usaha milik desa di aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Selasa (9/9).
Politisi dari Partai Gerindra ini menerangkan banyak manfaat positif dari pemberdayaan BUMDes.
“Salah satunya untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan mendorong desa supaya bisa mandiri mendukung ketahanan pangan di tingkat desa,” katanya.
Dengan begitu, BUMDes yang mandiri akan membantu dalam penyediaan lapangan usaha, membangun usaha dan bisa menjadi pemasukan tambahan untuk kas desa.
Valerie menambahkan, DPRD Kudus selalu mendukung dan siap memfasilitasi dengan mendorong arah kebijakan yang lebih berpihak pada pengembangan BUMDes di Kudus.
Ia mencontohkan, Pemerintah membuka peluang BUMDes untuk turut andil dalam program Makan Bergizi Gratis. Peluang ini perlu dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pengelola BUMDes.
Ia menambahkan, kebutuhan bahan baku program MBG bisa saja disuplay dari BUMDes. Seperti, peternak lokal di Kudus saat ini baru mencukupi 40 persen kebutuhan telur ayam di Kudus. Sisanya bergantung dari pasokan luar daerah.
“Ini menandakan masih banyak peluang yang bisa digarap oleh BUMDes. Kami selalu mendorong BUMDes memanfaatkan peluang dengan mengembangkan lini usaha, salah satunya di bidang peternakan,” katanya.
Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Desa (DPRD) Kabupaten Kudus Valerie Yudistira Pramudya mendorong BUMDes menjadi motor penggerak program ketahanan pangan di tingkat desa.
Valerie menambahkan, pengelola BUMDes harus rajin memetakan potensi yang ada di desa serta menangkap peluang bisnis yang ada. Saat ini tidak menjadi alasan bagi pelaku BUMDes untuk mengembangkan lini usahanya.
Dukungan Pemerintah baik dari sisi regulasi yang membuka keran akses permodalan dan kemudahan usaha perlu dimanfaatkan secara maksimal.
Munculnya program Koperasi Desa Merah Putih juga jangan dipandang sebagai pesaing BUMDes yang sudah ada lebih dulu di tingkat desa. Justru kehadiran Koperasi Desa Merah Putih, menurut Valerie, bisa menjadi mitra baru bagi BUMDes untuk mengembangkan usahanya.
“Pemerintah juga telah memberi lampu hijau untuk penyertaan modal di BUMDes. Jadi berbagai kemudahan dan akses ini harus dimanfaatkan oleh BUMDes untuk meningkatkan perekonomian di desa demi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Hal senada diungkapkan Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus Famny Dwi Arfana. Ia mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya Pemkab Kudus untuk melakukan pembinaan terhadap desa dan BUMDes di 132 desa dan kelurahan di Kabupaten Kudus.
Famny mengatakan, setiap desa pasti mempunyai gambaran lini usaha yang akan dikembangkan pada BUMDes. Di Kudus beberapa badan usaha yang telah berjalan swadaya seperti lini usaha ayam petelur, peternakan kambing dan susu perah, pertanian maju dan sebagainya.
Ia menambahkan, dengan pembinaan BUMDes yang dilakukan secara intensif dengan dukungan dari DPRD Kabupaten Kudus nantinya diharapkan dapat memunculkan program-program yang mendukung ketahanan pangan.
Ini selaras dengan program Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto. BUMDes diharapkan menjadi salah satu solusi untuk swasembada pangan di tingkat desa.
“Masih banyak yang ragu lini usaha untuk pengembangan BUMDes, saya harap dari diskusi dan sharing ini banyak mendapat gambaran baru untuk upaya ketahanan pangan di Kudus,” ujar Famny.
Tak hanya itu, pihaknya juga meminta Pemerintah Desa berkolaborasi dengan BUMDes terkait pembagian kerja untuk program Koperasi Merah Putih. Menurutnya, keduanya harus berjalan beriringan sehingga masing-masing punya skema kerja yang jelas dan bisa mendukung swasembada pangan.
“Harus beriringan dan saling berkolaborasi, supaya BUMDes jalan, dan koperasi desa juga jalan,” terangnya. (redaksi)
