3 days ago
10
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin dalam acara Silaturahmi dan Halalbihalal bertema Ngumpulke Balung Pisah Warga NU di SMA Nasima Internasional, Semarang, Sabtu (3/5/2025). - (infojateng.id)
Semarang, Infojateng.id – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mendorong kolaborasi antara Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf di Jawa Tengah.
Dia menjelaskan, penataan aset wakaf tak bisa dilakukan secara parsial dan memerlukan koordinasi lintas kementerian.
Hal itu mengemuka dalam acara Silaturahmi dan Halal Bihalal bertema Ngumpulke Balung Pisah Warga NU di SMA Nasima Internasional, Semarang, Sabtu (3/5/2025).
“Kami ingin ketertiban itu dijalankan, baik di masjid, musala, maupun pondok pesantren. Maka kami dorong, kalau memang itu tanah wakaf, proses sertifikasinya harus digerakkan. Tapi ini tidak bisa jalan sendiri, harus ada koordinasi antara Kementerian Agama dan ATR/BPN,” ujar Yasin.
Sosok yang akrab disapa Gus Yasin itu menjelaskan, banyak nazhir atau pengelola masjid dan yayasan yang belum memahami persyaratan administratif untuk mendapatkan sertifikat wakaf.
Oleh karena itu, Ia meminta Kementerian Agama mempercepat pendampingan agar proses di Kementerian ATR/BPN tidak terhambat.
“Para pengurus masjid atau yayasan itu perlu tahu apa yang dibutuhkan untuk mengurus sertifikat. Kami sudah sampaikan ke Kemenag agar mendampingi, supaya sertifikat wakaf bisa segera diterbitkan. Setelah itu baru ke ATR,” jelasnya.
Pria kelahiran Rembang itu menegaskan pemerintah provinsi siap menjembatani komunikasi antara kedua kementerian agar proses sertifikasi tanah wakaf berjalan tertib dan tidak menimbulkan sengketa ke depan.
Selain menyoroti isu wakaf, Gus Yasin juga mengangkat potensi ekonomi syariah yang menurutnya belum dimaksimalkan.
Ia menyebut, pertumbuhannya mencapai lebih dari 17 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.
“Potensinya masih belum maksimal kita laksanakan. Kalau ada tanah milik pengusaha muslim, kami siap bantu dari sisi perizinan dan peruntukannya. Kita ingin bisa dikerjasamakan,” kata dia.
Dia juga mencontohkan praktik di Kudus, di mana masyarakat memanfaatkan lahan di sekitar bendungan yang secara administratif milik BBWS
“Hal seperti ini bisa dimanfaatkan lebih baik lewat sinergi,” imbuhnya.
Acara ini turut dihadiri Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Pembina YPI Nasima KH Hanief Ismail, dan para sesepuh NU Jawa Tengah. Di antaranya KH Munif Muhammad Zuhri, dan KH Ahmad Darodji. (eko/redaksi)
