1 month ago
71
Cilacap, Infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
Pemerintah daerah menyiapkan langkah penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mengoptimalkan peran sektor ekonomi kreatif dan pasar rakyat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap, Selasa (16/9/2025).
Agenda rapat meliputi tanggapan bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait empat raperda, yakni Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pengelolaan Pasar, Perubahan APBD 2025, dan RAPBD 2026.
“Intensifikasi pajak dan retribusi, perbaikan tata kelola BUMD, optimalisasi aset daerah, hingga penyelenggaraan event berskala nasional dan internasional akan menjadi motor penggerak peningkatan pendapatan,” kata Syamsul.
Dalam Rancangan APBD 2026, Pemkab Cilacap mengalokasikan mandatory spending sesuai amanat konstitusi: 24,86 persen untuk pendidikan, 35,01 persen untuk kesehatan, dan 30,40 persen untuk infrastruktur.
Alokasi tersebut, menurut bupati, akan diarahkan langsung untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat.
Sektor pendidikan mendapat dukungan melalui program BOS Pendamping, sedangkan di bidang kesehatan dialokasikan anggaran untuk asuransi kesehatan masyarakat serta perlindungan pekerja rentan.
Kemudian infrastruktur menjadi tumpuan untuk mendorong konektivitas wilayah dan perekonomian daerah, dengan target kondisi jalan mantap mencapai 79 persen pada akhir 2026.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program penguatan ketahanan pangan melalui intensifikasi pertanian modern, pembangunan jaringan irigasi, pengadaan lumbung pangan modern, hingga uji coba varietas padi biosalin yang tahan salinitas di lahan marginal.
Di luar isu APBD, ada dua raperda lain yang dibahas, yakni Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pengelolaan Pasar.
Raperda Ekonomi Kreatif disusun sebagai dasar kebijakan pengembangan sektor berbasis budaya, teknologi, dan inovasi.
Pemkab Cilacap juga berkomitmen memperkuat daya saing pelaku ekonomi kreatif lewat pelatihan, akses permodalan, hingga pembukaan pasar digital dan internasional.
“Ekonomi kreatif harus memberi multiplier effect, bukan hanya bagi sektor seni budaya, tetapi juga pariwisata, olahraga, dan pemuda. Kolaborasi hexahelix akan menjadi kunci pengembangannya,” ujar bupati.
Sementara itu, Raperda Pengelolaan Pasar diarahkan untuk memperkuat pasar rakyat di tengah pertumbuhan pusat perbelanjaan modern.
Kebijakan mencakup revitalisasi fisik, perbaikan manajemen, digitalisasi pengelolaan pasar, hingga penerapan sistem informasi manajemen “New Pasarku” dan e-retribusi.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah berharap tercipta pasar yang lebih bersih, nyaman, sehat, sekaligus mampu bersinergi dengan ritel modern dalam kerangka pemberdayaan UMKM.
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Cilacap, Suyatno, serta dihadiri Ketua DPRD Taufik Nurhidayat, Sekda Sadmoko Danardono, kepala OPD, dan anggota dewan ini selanjutnya ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi. (eko/redaksi)
