1 week ago
10
WASHINGTON, iNews.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat pengumuman mengejutkan, pemerintahannya akan melakukan perundingan langsung membahas program nuklir dengan Iran.
Namun setelah itu Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Aragchi mengomentari rencana perundingan nuklir dengan AS, namun digelar secara tidak langsung atau melalui perantara. Pertemuan akan digelar di Oman pada Sabtu mendatang.
Baca Juga
Ironis! Tak Ada Negara Uni Eropa yang Mau Menangkap Netanyahu, Si Penjahat Perang Gaza
"Kami sedang melakukan perundingan langsung dengan Iran dan mereka (juga) telah memulai. Itu akan berlangsung pada Sabtu. Kami akan melakukan pertemuan sangat hebat dan kita akan lihat apa yang akan terjadi," kata Trump, di Gedung Putih, dalam keterangan persnya bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Trump menegaskan akan lebih baik bagi Iran dan AS untuk mencapai kesepakatan atau negara itu akan menghadapi bahaya besar.
Baca Juga
Iran Ubah Doktrin Nuklir jika Diserang AS: Pembalasannya Akan Lebih Dahsyat
Perundingan pada Sabtu, lanjut dia, akan dilakukan pada tingkat sangat tinggi. Namun dia tak menjelaskan lebih lanjut, termasuk di mana perundingan digelar dan siapa pejabat AS yang akan mewakili.
Menlu Aragchi, dalam pernyataan di media sosial X, mengumumkan Iran akan melakukan perundingan tidak langsung tingkat tinggi dengan AS di Oman.
Baca Juga
Trump Ancam Akan Bombardir Iran, Begini Reaksi Teheran
"Ini merupakan kesempatan sekaligus ujian. Bola ada di tangan Amerika," kata Aragchi, seperti dilaporkan kembali Reuters, Selasa (8/4/2025).
AS dan Iran juga pernah melakukan perundingan tidak langsung membahas program nuklir Teheran selama kepemimpinan Presiden Joe Biden. Namun tak ada hasil yang dicapai dari negosiasi tersebut.
Sementara itu negosiasi langsung terakhir antara kedua negara berlangsung pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama. Perundingan itu menghasilkan kesepakatan nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) pada 2015 yang juga diteken negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB ditambah Jerman. Namun Trump pada masa jabatan periode pertamanya pada 2018 menarik AS keluar dari kesepakatan tersebut.
