5 hours ago
5
JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta, H Husny Mubarok Amir, menyoroti kemacetan ekstrem yang sering terjadi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Beberapa waktu lalu kemacetan terjadi selama empat hari dari Rabu hingga Sabtu (16-19/4/2025) dan disebabkan oleh PT Pelabuhan Indonesia Persero (Pelindo).
Husny menyatakan bahwa kemacetan panjang ini sangat merugikan masyarakat Jakarta.
Baca Juga
Amerika Serikat Unjuk Kekuatan Nuklir di Tengah Ketegangan Dunia
"Macet panjang sudah beberapa kali terjadi dan merugikan masyarakat. Banyak warga Jakarta yang terkendala dan dirugikan karena macet tersebut," ujarnya, Rabu (23/4/2025)
Ia berharap kejadian serupa tidak terulang dan menyarankan agar pengelolaan jadwal keluar masuk truk serta bongkar muat kontainer dilakukan dengan rapi untuk mengantisipasi kemacetan di Tanjung Priok.
Baca Juga
Imbas Macet Horor di Jakut, Pelindo bakal Buat Jalan Baru ke Pelabuhan
"Kalau itu rapih mestinya tidak terulang kejadian-kejadian serupa seperti itu," tambah Husny.
Husny juga menegaskan bahwa Pelindo merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya 100 persen dimiliki pemerintah pusat, sehingga Kementerian BUMN harus bertanggung jawab atas kemacetan ini.
Baca Juga
Pelaku Usaha Menjerit Rugi gegara Macet Horor di Jakarta Utara
"Kementerian BUMN bertanggungjawab penuh dengan kejadian seperti ini, termasuk mengevaluasi direktur utama atau direksi-direksinya dan juga komisaris yang ada di pelindo," tegasnya.
Lebih lanjut, Husny mengusulkan adanya komunikasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jakarta untuk membahas kerja sama, seperti penanaman saham Pemprov Jakarta di Pelindo atau joint venture.
Baca Juga
Pramono Tegur Pelindo buntut Macet Horor di Tanjung Priok
Ia memberikan contoh PT Kawasan Berikat Nusantara Persero (KBN), di mana Pemprov DKI Jakarta memiliki 26,8516 persen saham, sementara PT Danareksa (Persero) dan Pemerintah RI memegang sisanya.
"Itukan sudah ada contohnya PT Kawasan Berikat Nusantara Persero (KBN). Pemprov DKI Jakarta saat ini memiliki 26,8516 persen saham di KBN, sementara PT Danareksa (Persero) memegang 73,1481 persen, dan Pemerintah Republik Indonesia sebesar 0,0003 persen, atau kalo contohnya adalah BUMD, kita ada PT JIEP yang ada saham pusat disitu," jelasnya.
Baca Juga
