3 weeks ago
10
Kepala Diskominfo Kabupaten Jepara, Arif Darmawan, saat membuka lokakarya Profesionalitas Pengelolaan Data Statistik Sektoral yang diikuti seluruh perwakilan perangkat daerah di Maribu Resto Jepara, Rabu (4/12/2024). - (infojateng.id)
Jepara, Infojateng.id – Era saat ini sudah tidak lagi mengambil keputusan atau kebijakan berdasarkan persepsi, sebab hal itu merupakan hal mendasar yang berpengaruh pada sektor-sektor yang sangat luas dan ini mungkin sangat riskan apabila tanpa didasari data yang baik dan benar.
Di sisi lain, data menjadi pijakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan di masing-masing sektoral, agar sesuai, tepat sasaran, dan akurat.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jepara, Arif Darmawan, saat membuka lokakarya Profesionalitas Pengelolaan Data Statistik Sektoral yang diikuti seluruh perwakilan perangkat daerah di Maribu Resto Jepara, Rabu (4/12/2024).
Menurut Arif, kemajuan suatu negara membutuhkan koleksi data yang benar sesuai dengan kaidah statistik sehingga hal itu sangat penting dan berharganya suatu data.
Ia menjelaskan, lokakarya itu dilaksanakan sebagai tindak lanjut Perpres nomor 39 tahun 2018 tentang satu data Indonesia.
Lebih lanjut ia menyampaikan, tujuan kegiatan itu diselenggarakan di antaranya adalah mendorong integrasi data lintas sektoral menuju pembangunan berbasis satu data.
“Kami dari Diskominfo, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bappeda sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan kaitannya dengan data. BPS sebagai pembina data, Bappeda sebagai koordinator dan Diskominfo sebagai wali data,” kata Arif.
Disampaikannya , untuk terwujudnya satu data perlu sekali sumbangsih dan sinergitas antar organisasi perangkat daerah. Sehingga akan terbangun suatu satu data Indonesia di Kabupaten Jepara yang lebih komprehensif.
“Kita berupaya membangun satu data dan saat ini kita perbarui, ke depan kita merancang bangun single side on,” ungkapnya.
Narasumber dari BPS Kabupaten Jepara, Muhammad Donni Saputra dalam paparannya menyampaikan, misinformasi dapat memanfaatkan data dengan cara menyajikannya di luar konteks atau memanipulasi interpretasinya untuk mendukung narasi tertentu, sehingga hal itu memengaruhi opini publik secara tidak akurat.
Lebih lanjut ia menegaskan, data adalah amanah, profesionalitas pengelola tercermin
dari bagaimana data diproses, dijaga, dan dimanfaatkan dengan bijaksana.
“Integritas data dimulai dari integritas pengelolanya. Tanpa independensi, data kehilangan maknanya,” kata Donni. (eko/redaksi)
