7 hours ago
4
Felldy Aslya Utama JAKARTA, iNews.id - Beredar video Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menyebut, upaya pelemahan itu dilakukan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Hasto menjelaskan, cerita ini diawali pada tanggal 7 Mei 2024, ketika dia menghadiri pidato pemilu dan jalan kebudayaan yang disampaikan oleh Prof Sri Sulistyowati di Universitas Indonesia (UI). Di acara itu, Hasto mengaku bertemu dengan Novel Baswedan, Rocky Gerung dan tokoh-tokoh lainnya.
Baca Juga
Dewas KPK Proses Laporan Hasto terkait Penyidik Rossa Purbo Bekti
"Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya, 'saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan Undang-Undang KPK yang mengerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi?'," kata Hasto menceritakan percakapannya dengan Novel.
Hasto mengatakan, jika ada hal-hal yang buruk yang dilakukan Jokowi, maka selalu dilimpahkan kepada PDIP dan juga Megawati Soekarnoputri. Sementara ketika ada hal-hal yang positif selalu diambil oleh Jokowi tanpa menyisakan keuntungan bagi kepentingan PDIP.
Baca Juga
Respons KPK usai Diminta Hasto Periksa Keluarga Jokowi
"Sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, saya sampaikan kepada Mas Novel Baswedan bahwa saya adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarnoputri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah, tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan, itu sangat salah," ujarnya.
Dalam video itu, Hasto menyinggung pertemuannya dengan Jokowi di Istana Merdeka menjelang Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution ingin dicalonkan sebagai Wali Kota Solo dan Wali Kota Medan. Saat itu, dia mengatakan kepada Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusannya dalam mencalonkan anak dan menantunya.
"Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobby sebagai Wali Kota? 'Loh kenapa Pak Sekjen?'. Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobby sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi suap dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu," katanya.
Dari situlah, Hasto merasakan bahwa pertanyaannya sangat mengusik perhatian dari Jokowi. Dia menegaskan kembali kepada Jokowi bahwa ketika Gibran dan Bobby menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain.
Hasto lalu menceritakan bahwa dirinya menerima salah seorang menteri. Menteri tersebut mengatakan kepadanya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK.
Saat itu, dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK.
Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
