20 Contoh Soal TWK RBB BUMN 2025 Beserta Jawaban dan Pembahasan Lengkap

JAKARTA, iNews.id - Dalam persiapan menghadapi Rekrutmen Bersama BUMN (RBB BUMN) 2025, soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) RBB BUMN 2025 menjadi salah satu bagian penting yang harus dikuasai oleh peserta. 

Untuk membantu Anda lebih siap, berikut kami sajikan 20 Contoh Soal TWK RBB BUMN 2025 beserta jawaban dan pembahasan lengkap yang bisa dijadikan referensi belajar.

Baca Juga

10 Stasiun Metro Terdalam di Dunia, Salah Satunya di Pyongyang Mencapai 110 Meter

Contoh Soal TWK RBB BUMN 2025

1. Dalam sila kelima Pancasila, konsep keadilan sosial lebih menekankan pada...?
 A. Keseimbangan hak dan kewajiban
 B. Persamaan hak politik
 C. Kebebasan individu
 D. Kesejahteraan elite politik
 Jawaban: A
 Pembahasan: Keadilan sosial menurut sila kelima menuntut keseimbangan hak dan kewajiban seluruh warga negara.

2. Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 disebabkan oleh...?
 A. Agresi militer Belanda II
 B. Gagalnya Konstituante menyusun UUD baru
 C. Ketegangan ideologis dengan PKI
 D. Intervensi asing dalam pemerintahan
 Jawaban: B
 Pembahasan: Dekrit Presiden Soekarno dikeluarkan karena Konstituante gagal menetapkan UUD pengganti.

Baca Juga

10 Contoh Soal IELTS dan Pembahasannya yang Mudah Dipahami

3. Konsep Trias Politica menurut Montesquieu diadopsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam bentuk...?
 A. Pemisahan mutlak kekuasaan
 B. Pembagian kekuasaan yang bersifat fungsional
 C. Sentralisasi kekuasaan
 D. Demokrasi terpimpin
 Jawaban: B
 Pembahasan: Indonesia menganut pembagian kekuasaan secara fungsional, bukan pemisahan mutlak.

4. Pada prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah berwenang dalam semua bidang kecuali...?
 A. Politik luar negeri
 B. Pendidikan
 C. Kesehatan
 D. Ekonomi kreatif
 Jawaban: A
 Pembahasan: Urusan politik luar negeri tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.

5. Prinsip “Nomocracy Based on Pancasila” dalam negara hukum Indonesia berarti...?
 A. Supremasi kekuasaan negara
 B. Hukum berlandaskan nilai-nilai Pancasila
 C. Hukum hanya alat kekuasaan
 D. Pengadilan diatur oleh militer
 Jawaban: B
 Pembahasan: Indonesia menganut nomokrasi Pancasila, yakni negara hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

6. UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tentang...?
 A. Pemilu
 B. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 C. Pemerintahan Daerah
 D. Sistem Pendidikan Nasional
 Jawaban: B
 Pembahasan: UU ini mengatur tata cara pembentukan dan hierarki peraturan perundang-undangan.

7. PPKI dibentuk dengan tujuan...?
 A. Melanjutkan perjuangan diplomatik
 B. Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia
 C. Menjadi partai politik pertama
 D. Menghimpun kekuatan bersenjata
 Jawaban: B
 Pembahasan: PPKI bertugas menyiapkan segala sesuatu terkait kemerdekaan Indonesia.

8. Dalam konteks hukum, "ius constituendum" berarti...?
 A. Hukum yang berlaku saat ini
 B. Hukum yang akan berlaku di masa depan
 C. Hukum adat
 D. Hukum internasional
 Jawaban: B
 Pembahasan: Ius constituendum adalah hukum yang dirancang untuk diberlakukan di masa depan.

9. Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 mengatur tentang...?
 A. Pemilu pertama
 B. Pembubaran PKI dan pelarangan ajaran komunisme
 C. Pengangkatan Soeharto sebagai Presiden
 D. Pembentukan MPR
 Jawaban: B
 Pembahasan: Tap MPRS ini melarang keberadaan dan ajaran komunisme di Indonesia.

10. Tugas utama BPK menurut UUD 1945 adalah...?
 A. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
 B. Memberantas korupsi
 C. Membuat undang-undang
 D. Menetapkan anggaran negara
 Jawaban: A
 Pembahasan: BPK bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara, hasilnya dilaporkan ke DPR.

11. Lahirnya Orde Baru diawali oleh...?
 A. Supersemar
 B. Dekrit Presiden
 C. Sidang Umum MPR
 D. Reformasi 1998
 Jawaban: A
 Pembahasan: Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) menjadi tonggak lahirnya Orde Baru.

12. Hak Imunitas anggota DPR diatur dalam...?
 A. UUD 1945 Pasal 20
 B. UUD 1945 Pasal 19
 C. UUD 1945 Pasal 20A
 D. UUD 1945 Pasal 28
 Jawaban: C
 Pembahasan: Pasal 20A UUD 1945 mengatur tentang hak imunitas DPR.

13. Sistem pemerintahan Indonesia saat ini adalah...?
 A. Parlementer
 B. Presidensial
 C. Semi-Parlementer
 D. Monarki Konstitusional
 Jawaban: B
 Pembahasan: Indonesia menggunakan sistem presidensial berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen.

14. Siapakah Ketua BPUPKI saat pertama kali dibentuk?
 A. Ir. Soekarno
 B. Dr. Radjiman Wedyodiningrat
 C. Mohammad Hatta
 D. Ahmad Subardjo
 Jawaban: B
 Pembahasan: Dr. Radjiman Wedyodiningrat menjadi ketua BPUPKI.

15. UU Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tentang...?
 A. Pemilu
 B. ASN (Aparatur Sipil Negara)
 C. Pendidikan Nasional
 D. KPK
 Jawaban: B
 Pembahasan: UU ini mengatur tentang kepegawaian negara dalam bentuk ASN.

16. Lembaga yang berhak mengajukan usul perubahan UUD 1945 adalah...?
 A. DPR
 B. Presiden
 C. MPR
 D. Mahkamah Konstitusi
 Jawaban: C
 Pembahasan: Hanya MPR yang berhak mengubah dan menetapkan UUD 1945.

17. Hari Lahir Pancasila diperingati setiap tanggal...?
 A. 18 Agustus
 B. 1 Juni
 C. 17 Agustus
 D. 20 Mei
 Jawaban: B
 Pembahasan: 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila berdasarkan pidato Ir. Soekarno.

18. UUD 1945 mengalami perubahan (amandemen) sebanyak...?
 A. 3 kali
 B. 4 kali
 C. 5 kali
 D. 2 kali
 Jawaban: B
 Pembahasan: UUD 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali antara 1999-2002.

19. Konsep Checks and Balances diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui...?
 A. Sentralisasi kekuasaan
 B. Mekanisme pengawasan antar lembaga negara
 C. Integrasi fungsi eksekutif dan legislatif
 D. Pemusatan kekuasaan di tangan Presiden
 Jawaban: B
 Pembahasan: Checks and balances dilakukan lewat saling mengawasi antar lembaga negara.

20. Badan yang bertugas menjaga kelangsungan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa adalah...?
 A. MPR
 B. BPIP
 C. MK
 D. DPR
 Jawaban: B
 Pembahasan: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bertugas membina nilai-nilai Pancasila.

Demikian contoh soal TWK RBB BUMN 2025. Semoga Anda bisa mengerjakan soal TWK RBB BUMN 2025 dan lolos ke tahap selanjutnya.

Editor: Zulhilmi Yahya