5 hours ago
2
JAKARTA, iNews.id - Contoh soal Ujian Dinas Tingkat 1 dan jawabannya adalah ujian yang diadakan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d yang ingin naik pangkat ke Penata Muda golongan ruang III/a.
Ujian ini terdiri dari berbagai materi, termasuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan Tes Pengetahuan Umum (TPU).
Baca Juga
30 Contoh Soal Announcement Bahasa Inggris, Bisa Jadi Bahan Belajar Siswa
Berikut contoh soal ujian Dinas Tingkat 1 dan jawabannya yang dilansir iNews.id dari berbagai sumber :
30 Contoh Soal Ujian Dinas Tingkat 1 dan Jawabannya
Soal Pilihan Ganda
Baca Juga
40 Contoh Soal UTS PKN Kelas 1 semester 2 Kurikulum Merdeka, Lengkap dengan Jawabannya
1. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah sebelum dan sesudah tahun 1928 memiliki perbedaan, perbedaan tersebut ialah…
A. Sebelum 1928 menggunakan senjata, sesudah 1928 menggunakan diplomasi
Baca Juga
30 Contoh Soal Ukom Kebidanan yang Bisa Dipahami dan Dipelajari
B. Sebelum 1928 bersifat kedaerahan, sesudah 1928 bersifat nasional
C. Sebelum 1928 tidak terdapat tokoh terpelajar, sesudah 1928 terdapat tokoh terpelajar
Baca Juga
7 Contoh Soal Usaha dan Daya, Lengkap dengan Pembahasannya
D. Sebelum 1928 melawan Belanda, sesudah 1928 melawan Jepang
E. Sebelum 1928 melalui organisasi kepemudaan, sesudah 1928 melalui partai politik
Jawaban: B
2. Fungsi yang dijalankan oleh LSM dalam menyusun tuntutan politik terhadap negara disebut…
A. Fungsi perumusan kepentingan
B. Fungsi pembuatan kebijakan umum
C. Fungsi penerapan kebijakan
D. Fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan
E. Fungsi pemaduan kepentingan
Jawaban: A
3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Pernyataan ini termasuk dalam…
A. Etika PNS
B. Peraturan Kepegawaian
C. Kode Etik PNS
D. Hak dan Kewajiban PNS
Jawaban: B
4. Salah satu tugas utama Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah…
A. Mengatur anggaran negara
B. Mengelola data pegawai negeri sipil
C. Menyusun undang-undang
D. Melaksanakan pemilihan umum
E. Mengawasi pelaksanaan proyek pemerintah
Jawaban: B
5. Dasar hukum pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Indonesia adalah…
A. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
B. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999
C. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974
D. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008
E. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014
Jawaban: C
6. Apa yang dimaksud dengan "Netralitas PNS"?
A. PNS tidak boleh terlibat dalam politik praktis
B. PNS harus mendukung partai politik tertentu
C. PNS harus memilih salah satu calon pemimpin
D. PNS tidak boleh memiliki pendapat pribadi
E. PNS harus aktif dalam organisasi politik
Jawaban: A
7. Dalam konteks pemerintahan, istilah "desentralisasi" berarti…
A. Pengalihan wewenang dari pusat ke daerah
B. Penggabungan beberapa lembaga pemerintah
C. Penyerahan kekuasaan kepada swasta
D. Pembentukan lembaga baru di pusat
E. Penghapusan lembaga pemerintah daerah
Jawaban: A
8. Salah satu prinsip dasar dalam administrasi publik adalah…
A. Transparansi
B. Kerahasiaan
C. Monopoli informasi
D. Ketidakpastian
E. Diskriminasi
Jawaban: A
9. Tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri adalah…
A. Mengatur kebijakan luar negeri
B. Mengelola sumber daya alam
C. Mengurus urusan pemerintahan dalam negeri dan administrasi kependudukan
D. Menyusun anggaran negara
E. Mengawasi lembaga pendidikan
Jawaban: C
10. Salah satu tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah…
A. Meningkatkan utang luar negeri
B. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata
C. Mempercepat proses pemilihan umum
D. Meningkatkan jumlah pegawai negeri sipil
E. Mengurangi jumlah penduduk
Jawaban: B
11. Apa yang menjadi fokus utama dalam pengembangan SDM di pemerintahan?
A. Meningkatkan gaji pegawai
B. Meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai negeri sipil
C. Memperbanyak jumlah pegawai negeri sipil
D. Menambah fasilitas kantor pemerintah
E. Meningkatkan tunjangan pensiun
Jawaban: B
12. Prinsip "Good Governance" mencakup aspek berikut, kecuali…
A. Partisipasi masyarakat
B. Akuntabilitas
C. Transparansi
D. Korupsi yang tinggi
E. Responsivitas
Jawaban: D
13. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional adalah…
A. Tingginya angka pengangguran
B. Meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM)
C. Banyaknya kasus korupsi
D. Penurunan jumlah penduduk
E. Meningkatnya utang luar negeri
Jawaban: B
14. Apa yang dimaksud dengan "Reformasi Birokrasi"?
A. Proses pengurangan pegawai negeri sipil
B. Upaya untuk memperbaiki sistem dan tata kelola pemerintahan
C. Penggantian pejabat pemerintah secara massal
D. Penutupan lembaga pemerintah yang tidak efisien
E. Penambahan anggaran untuk semua kementerian
Jawaban: B
15. Kebijakan publik yang bersifat proaktif bertujuan untuk…
A. Menanggulangi masalah setelah terjadi
B. Mencegah masalah sebelum terjadi
C. Mengurangi beban anggaran negara
D. Menghentikan program yang tidak efektif
E. Meningkatkan pajak masyarakat
Jawaban: B
16. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pemerintahan adalah melalui…
A. Pemilihan umum
B. Pengambilan keputusan sepihak oleh pemerintah
C. Penyusunan undang-undang tanpa konsultasi
D. Penutupan akses informasi publik
E. Pembatasan hak suara
Jawaban: A
17. Sistem pemerintahan Indonesia adalah…
A. Monarki absolut
B. Republik demokratis
C. Oligarki
D. Totaliter
E. Anarkis
Jawaban: B
18. Aspek penting dalam penyusunan anggaran negara adalah…
A.Pengurangan belanja publik
B.Penambahan pajak baru
C.Prioritas pada kebutuhan dasar masyarakat
D.Penghapusan subsidi untuk rakyat kecil
E.Pengurangan alokasi untuk pendidikan
Jawaban: C
19. Dalam konteks pelayanan publik, istilah "customer satisfaction" berarti…
A.Kepuasan pegawai negeri sipil terhadap gaji mereka
B.Kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan pemerintah
C.Kepuasan pemerintah terhadap laporan keuangan
D.Kepuasan dunia internasional terhadap kebijakan luar negeri Indonesia
E.Kepuasan partai politik terhadap dukungan rakyat
Jawaban: B
20. Salah satu ciri dari pemerintahan yang baik (good governance) adalah…
A.Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta yang tidak transparan
B.Tidak adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara
C.Tingginya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
D.Kerja sama antar lembaga pemerintah yang tertutup
E.Pengabaian hak-hak asasi manusia
Jawaban: C
21. Dalam konteks otonomi daerah, salah satu kewenangan daerah adalah…
A.Menentukan kebijakan luar negeri sendiri
B.Mengelola sumber daya alam di daerahnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
C.Membentuk tentara sendiri untuk menjaga keamanan daerah
D.Menentukan kurs mata uang daerah sendiri
E.Menetapkan pajak internasional
Jawaban: B
