2 weeks ago
20
JAKARTA, iNews.id - Pengamat politik Ray Rangkuti beradu pendapat dengan Ketua Umum Lingkar Nusantara sekaligus politikus Partai Gerindra Hendarsam Marantoko. Perdebatan terjadi saat keduanya membahas ongkos politik untuk maju sebagai calon kepala daerah (cakada).
Semula, Hendarsam menekankan tidak ada mahar politik di Partai Gerindra.
Baca Juga
Effendi Gazali soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Demokrasi di Tangan Rakyat
"Sampai dengan saat ini mahar politik, khususnya Partai Gerindra itu sama sekali nol persen. Kalau masalah asumsi dibungkus dengan teori, nuduh-nuduh segala macam monggo, ya gak apa-apa," ujar Hendarsam dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Pemilu lewat Dewan, Rakyat Untung atau Buntung?' yang tayang di iNews, Selasa (24/12/2024).
Pernyataan Hendarsam kemudian ditanggapi pakar hukum tata negara Feri Amsari. Dia mengutip pemberitaan salah satu media yang memuat wawancara antara mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) Dino Patti Djalal dengan Presiden Prabowo Subianto pada 2017 lalu.
Baca Juga
Mahfud MD Nilai Kepala Daerah Dipilih DPRD Bisa Batasi Praktik Korupsi
"Ketika itu ditanyakan oleh Pak Dino, 'Apa pertimbangan Pak Prabowo memilih kepala daerah?', 2017 itu, dijawab oleh Pak Prabowo, 'Anda punya uang berapa untuk bisa maju?' Itu sebabnya politik biaya tinggi terjadi di Gerindra. Ini bukan asumsi, bukan teori," tutur Feri.
Hendarsam pun mengklarifikasi pernyataan Feri. Dia menyebut, Rp300 miliar yang dimaksud merupakan ongkos politik.
Baca Juga
MUI Gelar Mukernas, Dukung Usulan Presiden agar Kepala Daerah Dipilih DPRD
Ray Rangkuti lantas menanggapi pernyataan Hendarsam. Dia mengatakan, uang yang dikeluarkan calon kepala daerah (cakada) bakal kembali ke calon yang bersangkutan.
Baca Juga
