1 month ago
18
HONG KONG, iNews.id - Hong Kong akan memangkas 10.000 pegawai negeri sipil (PNS) sebagai langkah efisiensi. Pemberhentian PNS akan dilakukan bertahap hingga 2027.
Menteri Keuangan Hong Kong Paul Chan menjelaskan, langkah itu diambil guna menyeimbangkan pembukuan defisit anggaran pemerintah yang sudah berlangsung 4 tahun berturut-turut.
Baca Juga
Efisiensi Anggaran, AS Mulai Pecat Ribuan PNS termasuk Departemen Pendidikan
Jumlah PNS yang akan dipangkas tersebut sekitar 5 persen dari total 191.000 PNS di Hong Kong. Sementara itu PNS menyumbang sekitar 4,6 persen dari total pekerja di Hong Kong, berjumlah 3,7 juta orang.
Bukan hanya itu, seluruh pejabat pemerintah, anggota parlemen, PNS, serta lembaga peradilan akan dibekukan gajinya selama setahun. Meski demikian pelayanan publik harus tetap berjalan dengan kualitas yang sama.
Baca Juga
Efisiensi Anggaran, Vietnam Pangkas 5 Kementerian dan Jumlah PNS
“Pemerintah akan menjadi contoh untuk menunjukkan komitmen kami dalam memangkas pengeluaran sembari memastikan penyediaan layanan publik berstandar tinggi,” kata Chan, seperti dikutip dari The Straits Times, Kamis (27/2/2025).
Langkah tersebut bertujuan untuk mengeluarkan Hong Kong dari jurang defisit, diperkiraka akan pulih pada 2028. Namun, para pakar menilai, langkah yang diambil Chan ini tidak akan bisa memulihkan kondisi Hong Kong dalam 3 tahun.
Baca Juga
Gaji PNS Malaysia vs Indonesia, Berapa Besarannya?
Hong Kong diperkirakan akan kembali mengalami defisit pada tahun fiskal 2025/2026, dimulai pada 1 April mendatang, yakni sebesar 67 miliar dolar Hong Kong atau sekitar Rp141 triliun. Ini menjadi tahun keempat berturut-turut defisit anggaran yang dialami Hong Kong.
Sementara defisit untuk tahun fiskal saat ini mencapai 87,2 miliar dolar, jauh lebih tinggi dari perkiraan awal setahun yang lalu sebesar 48 miliar dolar.
Produk domestik bruto (PDB) Hong Kong diperkirakan tumbuh antara 2 hingga 3 persen pada 2025, terpukul oleh hambatan luar, termasuk memburuknya hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan China. Sementara pertumbuhan PDB pada 2024 mencapai 2,5 persen.
Chan mengatakan, kebijakan anggaran terbaru memprioritaskan pada konsolidasi fiskal, yakni mengurangi pengeluaran rutin pemerintah sebesar 7 persen dalam 3 tahun ke depan sambil mencoba meningkatkan pendapatan tanpa mengikis daya saing.
