JAKARTA, iNews.id - Mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Maneger Nasution mengungkap 15 isu hak asasi manusia (HAM) yang perlu menjadi perhatian pemerintahan Presiden Prabowo. Menurutnya, ke-15 isu ini perlu diperhatikan demi pembangunan yang sejalan dengan prinsip HAM.
"Sedikitnya ada 15 isu HAM yang layak dialamatkan pada pemerintahan Presiden Prabowo," ujar Maneger dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).
Baca Juga
Komnas HAM Nyatakan Aipda Robig Langgar Hak Asasi Manusia: Extrajudicial Killing
Isu pertama, kata dia, menyangkut indeks demokrasi Indonesia yang dinilai menurun salah satunya karena minimnya ruang kebebasan sipil. Dia meminta pemerintahan Prabowo menjamin tidak terjadi pengekangan kebebasan sipil.
Selain itu, dia meminta pembangunan yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo tetap sejalan dengan prinsip HAM.
Baca Juga
Aksi Kamisan Pertama Era Pemerintahan Prabowo, Aktivis HAM Kritik Menteri Yusril
"Misalnya bagaimana investasi dan infrastruktur tidak memberi dampak buruk pada pelanggaran HAM, baik terhadap lingkungan, masyarakat adat, pekerja, maupun kelompok rentan lain," kata dia.
Maneger menuturkan, pelanggaran ham berat masa lalu juga perlu dituntaskan. Dia menilai isu ini selalu menjadi alat politik di setiap pemilu karena tidak pernah dituntaskan.
Baca Juga
Yusril Jelaskan Maksud Pernyataannya Peristiwa 98 Bukan Pelanggaran HAM Berat
Dia juga meminta kesungguhan pemerintahan Prabowo atas pemberantasan korupsi. Dirinya mendorong masa depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperhatikan dengan merevisi UU KPK serta mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Dia pun meminta lembaga HAM seperti Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI dan Komisi Nasional Disabilitas diperkuat. Pemerintahan Prabowo harus berkomitmen agar berbagai lembaga HAM jangan sampai dilemahkan.
Baca Juga