4 weeks ago
23
JAKARTA, iNews.id - Pemerintah diminta duduk bersama dengan pemilik media, Dewan Pers dan organisasi wartawan untuk mengatasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda industri media.
Dosen Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta, Munadhil Abdul Muqsith mengaku prihatin dengan kondisi yang sedang dihadapi industri media saat ini. Karena itu, kata dia, perlu intervensi pemerintah agar industri pers tetap bertahan di era disrupsi yang semakin kompetitif.
Baca Juga
Mengejutkan, Rudal Houthi Nyaris Tembak Jatuh Jet Tempur Siluman F-35 dan F-16 AS
“Saya prihatin ya dengan banyaknya kasus PHK yang dialami temen-temen wartawan. Pers ini kan salah satu pilar demokrasi. Masyarakat mencari informasi paling tepat yadari media massa, apalagi di era sekarang ya teknologi informasi media begitu cepat. Karena itu, pemerintah harus duduk bareng dengan pihak-pihak terkait mulai dari pemilik media, dewan pers dan organisasi wartawan,” kata Munadhil, Rabu (14/5/2025).
Menurut Munadhil, pemerintah juga perlu menjalankan regulasi Undang-Undang (UU) Penyiaran dengan benar. Sebab, selama ini implementasi dan penerapan regulasi tersebut dinilai belum optimal.
Baca Juga
Pemerintah Perlu Turun Tangan Urai Persoalan Badai PHK di Industri Media
Langkah selanjutnya, kata Munadhil, di era disrupsi di mana persaingan media semakin kompetitif, insan pers perlu meningkatkan kualitasnya terutama dalam hal pendidikannya. Sehingga, bisa melahirkan konten atau berita yang berkualitas. Kehadiran kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) juga perlu diwaspadai awak media maupun pemerintah.
