18 hours ago
6
Rembang, infojateng.id – Para kepala desa di Rembang diminta menyampaikan informasi secara jelas kepada warga, terkait konsep Sekolah Rakyat, termasuk siapa saja yang berhak mendaftar.
Hal itu ditegaskan Bupati Rembang Harno, pada sosialisasi tahap kedua pembentukan Sekolah Rakyat, di Pendapa Museum Kartini, baru-baru ini.
Menurutnya, penerimaan hanya diperuntukkan bagi keluarga dalam kategori desil 1 dan desil 2, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Yang bisa masuk sekolah tersebut adalah masyarakat yang masuk desil 1 dan desil 2. Maka saya minta Dinsos dan BPS untuk mematangkan data. Pendataan harus benar-benar divalidkan agar tidak menimbulkan persoalan di masyarakat,” tegas Harno.
Dia menyambut baik keberadaan Sekolah Rakyat, sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan, melalui pendidikan.
“Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah. Untuk itu, Rembang mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kementerian Sosial maupun Kementerian PU yang telah hadir di Rembang untuk pembangunannya,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Dr Robben Rico menegaskan, Sekolah Rakyat bertujuan memutus mata rantai kemiskinan sekaligus memperluas akses Pendidikan, bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
“Tujuan utamanya adalah memutus mata rantai kemiskinan dan memperluas akses pendidikan. Memberikan kesempatan kepada mereka yang selama ini mungkin tidak terlihat, padahal mereka butuh pendidikan,” ujar Robben, melalui sambungan zoom.
Disampaikan, siswa Sekolah Rakyat harus terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dan melalui proses verifikasi serta validasi oleh pendamping. Penetapan akhir dilakukan melalui rekomendasi kepala daerah.
“Anak-anak yang sekolah di Sekolah Rakyat harus ada rekomendasi dari Bupati Rembang,” jelasnya.
Robben menambahkan, Sekolah Rakyat menerapkan sistem asrama dengan pengawasan wali asuh. Fasilitas makan bergizi tiga kali sehari serta dua kali makanan ringan dijamin, sesuai angka kecukupan gizi.
Bahkan sebelum masuk, calon siswa menjalani pemeriksaan kesehatan gratis.
“Awalnya memang anak-anak perlu penyesuaian, tapi setelah satu dua bulan, mereka bisa menyesuaikan. Bahkan berat badan mereka naik tiga sampai empat kilogram,” katanya.
Selain pendidikan, lanjutnya, keluarga siswa juga mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan melalui PBI JKN, serta peluang program pemberdayaan ekonomi produktif.
Tahun ini, pemerintah menyiapkan bantuan usaha sebesar Rp2,5 juta bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat.
Selain itu, pemerintah pusat dan provinsi juga menyiapkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni sekitar Rp20 juta per unit, bagi keluarga siswa yang memenuhi kriteria.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinkes) Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur menyebut, Kabupaten Rembang termasuk daerah yang beruntung, karena langsung mendapatkan paket pembangunan gedung Sekolah Rakyat meskipun belum memiliki siswa rintisan.
“Di Kabupaten Rembang ini salah satu kabupaten yang sangat luar biasa. Belum ada sekolah rintisan Sekolah Rakyat, tapi sudah mendapatkan paket pembangunan gedung Sekolah Rakyat,” ujar Imam.
Ia menjelaskan, pembangunan ditargetkan selesai sehingga pendaftaran siswa baru bisa dimulai sekitar Juni atau Juli untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kuota awal di Rembang sebanyak 150 siswa dan akan diseleksi murni berdasarkan kategori desil.
“Nilai bukan pertimbangan. Seleksinya dari desil 1 dan desil 2. Diambil yang paling rendah tingkat kesejahteraannya,” tegasnya.
Disampaikan, Sekolah Rakyat berbasis asrama dengan seluruh kebutuhan siswa ditanggung APBN, mulai dari makan, pakaian, perlengkapan mandi, laptop, hingga fasilitas olahraga dan kesenian.
Secara bertahap, satu Sekolah Rakyat di Rembang ditargetkan mampu menampung hingga 1.000 siswa.
Saat ini, lanjutnya, jumlah siswa Sekolah Rakyat di Jawa Tengah mencapai 1.275 anak, dengan rombongan belajar terbanyak di jenjang SMA. Pihaknya tengah mengupayakan penambahan rombel di Rembang, mengingat angka kemiskinan daerah tersebut masih sekitar 13 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata Jawa Tengah.
“Kami upayakan ada penambahan rombel, tapi tentu harus memikirkan tambahan asrama juga,” pungkasnya. (eko/redaksi)
