14 hours ago
6
Semarang, infojateng.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah tancap gas menjaga stabilitas harga bahan pokok jelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Sebanyak 308 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) akan digelar di seluruh kabupaten/kota hingga Maret 2026. Hal itu untuk menahan lonjakan harga dan memastikan pasokan tetap terjangkau bagi masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan langkah tersebut sebagai bentuk intervensi cepat pemerintah daerah di tengah tren kenaikan sejumlah komoditas strategis pada awal Februari.
“Jadi, kita sudah punya jadwal pasar pangan murah. Saat musim hujan tinggi dan nanti bulan Ramadan atau menjelang Lebaran juga. Harga boleh naik, tapi tidak boleh terlalu fluktuatif,” kata Ahmad Luthfi saat meninjau GPM di halaman Kantor TVRI Jawa Tengah, Semarang, Jumat (13/2/2026).
Menurut gubernur, secara umum ketersediaan pangan strategis di Jawa Tengah dalam kondisi surplus.
Namun, menjelang Ramadan mulai terindikasi kenaikan harga pada beberapa komoditas.
Data pemantauan menunjukkan harga cabai naik sekitar 35,7 persen menjadi Rp 77.800 per kilogram. Minyak goreng merek Minyakita tercatat Rp 16.300 per liter atau naik 3,4 persen dari harga eceran tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter.
Adapun daging kerbau beku menyentuh Rp 110.000 per kilogram atau naik 38,4 persen dari harga patokan pemerintah (HPP) Rp 80.000 per kilogram.
Sementara jagung untuk peternak ayam petelur berada di kisaran Rp 6.250 per kilogram, naik 7,4 persen dari HPP Rp 5.500 per kilogram.
“Ada kenaikan tapi belum signifikan, kecuali cabai yang hampir mendekati Rp 80 ribu. JTAB (Jawa Tengah Agro Berdikari) sudah kita perintahkan melakukan penetrasi harga di seluruh pasar,” ujarnya.
Gerakan Pangan Murah merupakan bagian dari program nasional pengendalian inflasi.
Di Jawa Tengah, pelaksanaan diawali di Pucang Gading, Mranggen, Kabupaten Demak, wilayah perbatasan dengan Kota Semarang, yang dinilai strategis dari sisi distribusi dan akses masyarakat.
Sebanyak 11 pelaku usaha dan kelembagaan terlibat dalam GPM, di antaranya Perum Bulog, RNI, PPI, JTAB, UMKM binaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, kelompok tani hingga pelaku usaha pangan lokal.
Selain GPM, Pemprov juga mengerahkan Satgas Pangan untuk melakukan penyisiran rantai distribusi guna mencegah praktik spekulasi.
“Harus kita sisir, mulai dari hilirisasi petani, distributor, sampai ke tempat penjualan dan konsumen,” tegas Ahmad Luthfi.
Program tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Nuraini, warga Pucang Gading, mengaku terbantu dengan harga yang lebih rendah dibandingkan pasar tradisional.
“Cabai di pasar hampir Rp 100 ribu, di sini Rp 65 ribu. Minyak juga lebih murah,” ujarnya usai berbelanja.
Pemprov Jawa Tengah berharap rangkaian 308 GPM hingga Maret 2026 mampu meredam gejolak harga, menjaga daya beli masyarakat, sekaligus memastikan momentum Ramadan dan Idulfitri berlangsung dengan kondisi pangan yang aman dan terkendali. (eko/redaksi)
