JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjadi salah satu narasumber dalam Dialog Publik Catatan Awal Tahun 2025 DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Acara tersebut bertajuk 'Mencari Format Pemilu Terbaik 2029 Melalui Revisi Paket UU Politik; Menakar Tantangan Partai Politik Non Parlemen' di Gedung Joeang '45, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (17/1/2025) sore.
Ferry mengatakan bahwa diskusi publik usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Presidential Threshold atau ambang batas pengusungan Presiden-Wakil Presiden pada 2029. Ia menegaskan bahwa mekanisme demokrasi dengan daulat rakyat sangat penting apalagi dipelopori kaum pemuda.
![DPW Perindo Banten Fokus Dorong Transformasi Partai dan Wujudkan Indonesia Sejahtera](https://img.inews.co.id/media/100/files/inews_new/2025/01/17/dpw_partai_perindo_provinsi_banten.jpg)
Baca Juga
DPW Perindo Banten Fokus Dorong Transformasi Partai dan Wujudkan Indonesia Sejahtera
"Kami dari Partai Perindo mengapresiasi ini harusnya bergulir terus menerus menjadi satu catatan penting bagi pemuda terutama KNPI yang membawa isu ini untuk disampaikan kepada Komisi II dan Baleg di DPR nanti ini menjadi poin penting apalagi kita ingin menegaskan bahwa mekanisme demokrasi dengan daulat rakyat itu betul betul harus menjadi hal yang sangat penting dan ini sudah dimulai oleh teman teman pemuda," tutur dia.
"Oleh karena itu kami terus ingin bergandengan tangan terkait hal ini apalagi teman teman KNPI menggandeng partai seperti Perindo, dan partai non parlemen ikut dalam aktivitas membuat narasi ini lebih penting lagi," katanya.
![Tak Hanya Opini, tapi dengan Bukti](https://img.inews.co.id/media/100/files/inews_new/2025/01/17/im_hukum_pasangan_calon_bupati_dan_wakil_bupati_ta.jpg)
Baca Juga
Tim Hukum Cabup Tapanuli Utara dari Perindo Yakin Patahkan Dalil Pemohon: Tak Hanya Opini, tapi dengan Bukti
Ferry membeberkan tiga poin penting yang menjadi catatan mulai dari partisipasi publik terkait keputusan Presidential Threshold hingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik di Indonesia.