1 day ago
7
Batang. infojateng.id – Langkah Kabupaten Batang dalam mengumpulkan pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepanjang semester pertama tahun 2026 ini masih berada di jalur yang aman.
Meski belum menyentuh separuh jalan, realisasi penerimaan daerah tercatat sudah mengantongi angka sekitar Rp108 miliar.
Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BPKPAD Batang, Anisah menyampaikan, bahwa pemerintah daerah kini tengah bersiap memanfaatkan sisa waktu enam bulan ke depan untuk menutup celah dari target tahunan yang dipatok sebesar Rp240,691 miliar.
“Dari target Rp240 miliar lebih, sekarang terealisasi sekitar Rp108 miliar atau sekitar 45 persen,” jelas Anisah saat ditemui di kantornya, Senin (6/7/2026).
Menurutnya, kontribusi terbesar terhadap PAD hingga pertengahan tahun berasal dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Di sisi lain, sebagian besar jenis pajak daerah sebenarnya sudah tampil impresif dengan melampaui realisasi 50 persen. Namun, BPKPAD Batang tidak bisa santai begitu saja.
“Meski demikian, masih terdapat dua sektor yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah, yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),” terangnya.
Lebih lanjut Anisah mengatakan realisasi PBB hingga saat ini baru mencapai sekitar 22 persen, sedangkan opsen PKB berada di kisaran 39 persen.
Dijelaskan, rendahnya capaian PBB pada semester pertama merupakan kondisi yang masih wajar. Hal itu disebabkan distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada perusahaan baru dilakukan pada April hingga Mei, sementara mayoritas wajib pajak baru melunasi kewajibannya mendekati batas akhir pembayaran.
“Jatuh tempo pembayaran PBB perusahaan berlangsung pada Agustus. Biasanya banyak wajib pajak memilih membayar menjelang batas waktu tersebut,” jelasnya.
Ia optimistis realisasi PBB akan meningkat signifikan pada semester kedua seiring meningkatnya intensitas penagihan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.
Sementara itu, rendahnya capaian opsen PKB dipengaruhi keterbatasan akses data kendaraan bermotor yang berada di bawah kewenangan Samsat. Untuk mengatasi kondisi tersebut, BPKPAD terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat.
“Kami melibatkan perangkat desa untuk mengingatkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi juga kami padukan dengan kegiatan penagihan PBB agar lebih efektif,” ujarnya.
Selain mengoptimalkan sektor pajak yang sudah ada, BPKPAD juga terus menggali potensi sumber PAD baru. Salah satunya melalui pendataan restoran-restoran yang berpotensi menjadi wajib pajak baru.
Tak hanya itu, investasi yang mulai tumbuh di Kabupaten Batang, seperti rumah sakit dan bangunan usaha baru, juga diproyeksikan akan memberikan tambahan penerimaan dari sektor PBB, pajak reklame, dan pajak parkir setelah mulai beroperasi.
Menurut Anisah, pembangunan kawasan industri yang terus berlangsung juga akan menjadi sumber penerimaan daerah dalam jangka panjang. Meski sebagian besar pabrik diperkirakan baru beroperasi penuh pada 2027, aktivitas pembangunan saat ini sudah mulai menambah objek pajak baru.
“Dengan capaian 45 persen pada semester pertama, kami optimistis target PAD tahun ini masih sangat mungkin tercapai. Momentum jatuh tempo PBB pada semester kedua dan optimalisasi penerimaan opsen PKB menjadi kunci untuk mengejar target hingga akhir tahun,” pungkasnya. (eko/redaksi)
