14 hours ago
3
Oleh: Dian Savitri
Guru SMP Negeri 2 Tayu
Oktober 2013 menjadi bulan yang mengubah arah hidup saya. Beberapa minggu sebelumnya saya baru saja diwisuda sebagai sarjana pendidikan. Status saya masih fresh graduate, belum menjadi pegawai negeri, bahkan belum memiliki bayangan pasti bagaimana perjalanan sebagai guru akan dimulai. Kesempatan itu datang ketika saya dinyatakan lolos sebagai peserta Program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T) angkatan 3.
Saya masih mengingat jelas perjalanan panjang itu. Dari Surabaya saya terbang menuju Kupang. Setelah bermalam di sana, keesokan harinya saya melanjutkan penerbangan menuju Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Di dalam koper hanya ada pakaian secukupnya, sementara tas ransel lebih banyak berisi buku pelajaran, kamus, dan beberapa perlengkapan mengajar yang saya pikir akan berguna. Saya belum pernah membayangkan seperti apa daerah tempat saya ditugaskan. Yang saya tahu hanyalah satu kalimat sederhana: saya akan mengajar di wilayah yang sangat membutuhkan guru.
Sesampainya di lokasi penugasan, saya benar-benar merasakan arti kata “terdepan, terluar, dan tertinggal”. Sinyal telepon hanya bisa ditemukan di satu titik tertinggi desa. Tidak ada jaringan listrik. Air bersih harus dihemat. Ketika musim hujan datang, jalan berubah menjadi licin dan berlumpur. Namun di tengah segala keterbatasan itu, anak-anak tetap datang ke sekolah dengan semangat yang sulit saya lupakan.
Hari-hari pertama mengajar penuh dengan penyesuaian. Perbedaan bahasa daerah, budaya, hingga kebiasaan belajar membuat saya harus belajar jauh lebih banyak daripada yang saya bayangkan ketika masih duduk di bangku kuliah. Saya datang membawa teori-teori pendidikan, tetapi masyarakat di sana mengajarkan sesuatu yang tidak pernah tertulis di buku: menjadi guru berarti hadir sepenuhnya bagi peserta didik, apa pun kondisi yang dihadapi.
Di Ende itulah saya pertama kali memahami bahwa kesejahteraan guru bukan hanya persoalan menerima gaji setiap bulan. Saya bahkan belum berstatus Aparatur Sipil Negara. Namun saya menyadari bahwa tanpa dukungan negara, tidak mudah meminta seorang lulusan baru meninggalkan keluarga, tinggal berbulan-bulan di daerah yang jauh dari pusat kota, dan mengabdikan diri dengan segala keterbatasan yang ada. Di titik itu saya mulai melihat bahwa berbagai bentuk tunjangan bagi guru sesungguhnya memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar tambahan penghasilan.
Setelah menyelesaikan masa pengabdian melalui SM3T, saya melanjutkan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan. Program tersebut menjadi jembatan yang membawa saya memasuki profesi guru secara lebih profesional. Beberapa tahun kemudian saya diangkat sebagai guru Pegawai Negeri Sipil di SMP Negeri 2 Tayu. Perjalanan itu terasa panjang. Dari ruang kelas sederhana di Ende hingga ruang kelas yang kini saya tempati, saya menyaksikan sendiri bagaimana kebijakan pemerintah mengenai kesejahteraan guru berkembang dan memengaruhi kehidupan banyak pendidik.
Bagi masyarakat umum, pembicaraan mengenai tunjangan guru sering kali berhenti pada istilah “sertifikasi”. Padahal kenyataannya jauh lebih beragam. Ada guru yang menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG), ada yang memperoleh Tunjangan Khusus karena bertugas di daerah tertentu, ada pula yang mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dari pemerintah daerah. Masing-masing memiliki tujuan, dasar hukum, serta persyaratan yang berbeda.
Pengalaman saya mengikuti program SM3T membuat saya mengenal lebih dahulu makna Tunjangan Khusus. Tunjangan ini lahir dari kebutuhan nyata untuk menjaga keberlangsungan layanan pendidikan di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Tidak semua orang bersedia bertugas jauh dari keluarga, hidup dengan fasilitas terbatas, dan menghadapi tantangan geografis yang tidak ringan. Karena itu negara memberikan dukungan agar guru dapat menjalankan tugasnya dengan lebih layak.
Bagi sebagian orang, tunjangan mungkin hanya dipahami sebagai tambahan pendapatan. Namun bagi guru yang bertugas di wilayah 3T, maknanya jauh lebih nyata. Harga kebutuhan pokok sering kali lebih mahal karena biaya distribusi. Akses transportasi terbatas. Perjalanan menuju kota kabupaten dapat memakan waktu berjam-jam. Bahkan untuk membeli perlengkapan mengajar sederhana terkadang harus menunggu kesempatan ketika ada kendaraan menuju kota.
Saya masih ingat bagaimana kami harus mengatur pengeluaran dengan sangat hati-hati. Tidak banyak pilihan tempat berbelanja. Ketika ada kesempatan pergi ke kota, kami membeli berbagai kebutuhan sekaligus agar cukup digunakan selama beberapa minggu ke depan. Dalam situasi seperti itu, setiap bentuk dukungan dari pemerintah benar-benar membantu kami bertahan selama menjalankan penugasan.
Pengalaman tersebut mengubah cara pandang saya terhadap kebijakan kesejahteraan guru. Sebelumnya saya mengira tunjangan hanya berkaitan dengan hak pegawai. Setelah mengalaminya sendiri, saya menyadari bahwa tunjangan merupakan bagian dari strategi negara untuk menjaga pemerataan pendidikan. Anak-anak di daerah terpencil tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh guru yang berkualitas. Agar hak itu terpenuhi, negara perlu memastikan bahwa guru juga memperoleh dukungan yang memadai.
Setelah resmi menjadi guru ASN dan menyelesaikan berbagai tahapan pengembangan profesi, saya semakin memahami fungsi Tunjangan Profesi Guru (TPG). Dasarnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menempatkan guru sebagai tenaga profesional. Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan, termasuk beban kerja minimal, memperoleh TPG sebesar satu kali gaji pokok.
Sering kali masyarakat melihat TPG hanya sebagai tambahan penghasilan yang jumlahnya cukup besar. Padahal di baliknya terdapat proses panjang. Seorang guru harus menyelesaikan pendidikan akademik, mengikuti program profesi, memenuhi berbagai persyaratan administrasi, menjalani uji kompetensi, serta terus mempertahankan kinerjanya agar tetap memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, TPG sesungguhnya merupakan bentuk pengakuan terhadap profesionalisme guru.
Makna profesionalisme itu semakin terasa dalam beberapa tahun terakhir. Dunia pendidikan berubah dengan sangat cepat. Guru dituntut mampu memanfaatkan teknologi digital, menyusun pembelajaran yang lebih bermakna, melakukan asesmen autentik, hingga mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai kebutuhan abad ke-21. Semua tuntutan tersebut menuntut guru untuk terus belajar.
Saya merasakan sendiri bahwa menjadi guru hari ini berbeda dengan ketika pertama kali mengajar pada tahun 2013. Dahulu media pembelajaran masih didominasi buku cetak dan papan tulis. Kini guru perlu mengenal berbagai platform digital, membuat media interaktif, memanfaatkan kecerdasan artifisial secara bijak, sekaligus tetap menjaga interaksi manusiawi di dalam kelas. Proses belajar seorang guru ternyata tidak pernah benar-benar selesai.
Dalam konteks itulah saya memandang Tunjangan Profesi Guru bukan semata-mata penghargaan finansial. Tunjangan tersebut memberi ruang bagi guru untuk terus meningkatkan kompetensinya. Banyak guru menggunakan sebagian penghasilannya untuk membeli laptop, mengikuti pelatihan, membeli buku, meningkatkan kemampuan bahasa asing, mengikuti seminar, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Investasi seperti inilah yang pada akhirnya kembali kepada peserta didik dalam bentuk pembelajaran yang lebih berkualitas.
Namun, tidak semua guru langsung memperoleh sertifikat pendidik setelah diangkat menjadi ASN. Banyak guru harus menunggu kesempatan mengikuti PPG atau memenuhi persyaratan administrasi tertentu. Selama masa tersebut, pemerintah juga memberikan dukungan melalui Tunjangan Fungsional sesuai ketentuan yang berlaku. Walaupun nominalnya tidak sebesar Tunjangan Profesi Guru, keberadaan tunjangan ini menunjukkan bahwa negara tetap memberikan perhatian kepada guru yang sedang menjalani proses menuju profesionalisme.
Selain kebijakan dari pemerintah pusat, banyak pemerintah daerah memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Besarannya sangat bergantung pada kemampuan fiskal masing-masing daerah. Ada yang menerima TPP cukup besar karena pemerintah daerah memiliki kemampuan anggaran yang baik. Ada pula yang menerima dalam jumlah jauh lebih kecil. Bahkan ada daerah yang belum mampu memberikan tambahan penghasilan sebagaimana daerah lain. Padahal, jika dilihat dari tanggung jawab profesinya, kami mengerjakan pekerjaan yang hampir sama. Kami sama-sama menyusun perangkat ajar, mengajar di kelas, menilai hasil belajar, mengikuti berbagai pelatihan, dan mendampingi peserta didik. Perbedaan itu membuat saya menyadari bahwa persoalan kesejahteraan guru di Indonesia belum sepenuhnya selesai.
Meskipun demikian, saya juga memahami bahwa kondisi setiap daerah memang berbeda. Kemampuan fiskal pemerintah daerah tidak sama. Karena itulah pembahasan mengenai kesejahteraan guru sering kali tidak dapat dipisahkan dari kebijakan keuangan negara maupun pemerintah daerah. Harapannya, ke depan kesenjangan tersebut dapat semakin diperkecil sehingga guru di mana pun bertugas tetap memperoleh penghargaan yang layak atas pekerjaannya.
Perubahan kebijakan juga terus terjadi. Pemerintah beberapa kali melakukan penyesuaian terhadap mekanisme penyaluran maupun besaran berbagai tunjangan guru. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kebutuhan. Guru tidak cukup hanya memahami proses pembelajaran di kelas, tetapi juga perlu memperbarui informasi mengenai administrasi kepegawaiannya. Data pada Dapodik, Info GTK, serta dokumen pendukung lainnya harus selalu dipastikan sesuai agar hak-hak yang diberikan negara dapat diterima tanpa kendala.
Pengalaman mengurus berbagai administrasi tersebut mengajarkan saya bahwa profesionalisme guru tidak hanya terlihat ketika mengajar di depan kelas. Guru juga dituntut tertib dalam administrasi, disiplin memenuhi beban kerja, serta terus memperbarui kompetensinya. Hal-hal yang tampak sederhana seperti memperbarui data, melaporkan beban mengajar, atau mengikuti pengembangan keprofesian ternyata menjadi bagian penting dari perjalanan seorang guru profesional.
Di sisi lain, saya juga semakin yakin bahwa kesejahteraan guru memiliki hubungan yang erat dengan kualitas pembelajaran. Guru yang kebutuhan dasarnya terpenuhi akan memiliki ruang yang lebih luas untuk mengembangkan diri. Ia dapat membeli buku-buku terbaru, mengikuti pelatihan, memperbaiki perangkat pembelajaran, atau berinvestasi pada teknologi yang menunjang proses belajar mengajar. Semua itu pada akhirnya kembali kepada peserta didik.
Saya merasakan perubahan tersebut dalam perjalanan saya sendiri. Ketika pertama kali mengajar di Ende, fokus saya adalah bagaimana bertahan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Kini, setelah bertahun-tahun menjadi guru, perhatian saya lebih banyak tertuju pada bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan relevan dengan perkembangan zaman. Saya dapat mengikuti pelatihan, melanjutkan studi, berdiskusi dengan guru-guru dari berbagai daerah, hingga mencoba berbagai inovasi pembelajaran di kelas. Kesempatan itu tentu tidak lepas dari kondisi yang lebih stabil dibanding ketika pertama kali memulai perjalanan sebagai guru.
Bagi saya, makna tunjangan sesungguhnya tidak berhenti pada nominal yang diterima setiap bulan. Tunjangan memberikan rasa aman sehingga guru dapat lebih fokus menjalankan profesinya. Ketika guru tidak lagi terlalu dibebani persoalan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, ia memiliki energi yang lebih besar untuk memikirkan perkembangan peserta didiknya. Ruang kelas menjadi tempat lahirnya berbagai ide, bukan sekadar tempat menyelesaikan kewajiban mengajar.
Pengalaman di Ende juga meninggalkan pelajaran lain yang hingga kini masih saya pegang. Saya belajar bahwa pendidikan tidak pernah berdiri sendiri. Di balik seorang guru yang mengajar di ruang kelas, terdapat banyak pihak yang bekerja agar proses pendidikan tetap berjalan. Ada pemerintah yang menyusun kebijakan, masyarakat yang mendukung sekolah, orang tua yang mempercayakan pendidikan anaknya, dan tentu saja negara yang berusaha menghadirkan berbagai bentuk dukungan, termasuk melalui sistem tunjangan.
Sering kali perhatian publik tertuju pada besaran tunjangan yang diterima guru. Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah apa dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Jika tunjangan mampu membuat lebih banyak guru bertahan di daerah terpencil, berarti anak-anak di wilayah tersebut memiliki kesempatan belajar yang lebih baik. Jika tunjangan profesi mendorong guru terus meningkatkan kompetensinya, berarti peserta didik akan memperoleh pembelajaran yang semakin berkualitas. Dengan demikian, manfaatnya tidak berhenti pada guru sebagai penerima, tetapi menjangkau seluruh ekosistem pendidikan.
Setiap kali menerima slip gaji hari ini, pikiran saya sering kembali pada perjalanan panjang tersebut. Saya teringat penerbangan menuju Ende, sinyal telepon yang hanya dapat ditemukan di puncak bukit, serta anak-anak yang datang ke sekolah dengan semangat meskipun fasilitas belajar mereka sangat sederhana. Pengalaman itulah yang membuat saya memahami bahwa tunjangan guru bukan sekadar angka yang tercantum dalam rincian penghasilan.
Pada akhirnya, aneka tunjangan guru merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjaga keberlangsungan pendidikan. Tunjangan Khusus mendorong pemerataan layanan pendidikan hingga ke daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Tunjangan Profesi Guru menjadi pengakuan atas kompetensi dan profesionalisme pendidik. Tambahan Penghasilan Pegawai dari pemerintah daerah menjadi bentuk apresiasi sesuai kemampuan daerah masing-masing. Ketiganya memiliki tujuan yang berbeda, tetapi bertemu pada satu harapan yang sama, yaitu menghadirkan guru yang sejahtera, profesional, dan mampu memberikan layanan pendidikan terbaik bagi setiap anak Indonesia.
Saya percaya bahwa pendidikan yang bermutu tidak hanya dibangun melalui kurikulum yang baik atau gedung sekolah yang megah. Pendidikan juga bertumpu pada guru-guru yang merasa dihargai, dipercaya, dan didukung untuk terus berkembang. Ketika negara memperhatikan kesejahteraan guru, sesungguhnya negara sedang berinvestasi pada kualitas generasi masa depan.
Dari Ende hingga ruang kelas yang saya tempati hari ini, perjalanan itu mengajarkan satu hal sederhana. Tunjangan bukanlah tujuan akhir menjadi guru. Yang membuat saya tetap bertahan adalah keyakinan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan terbaik. Namun, saya juga belajar bahwa idealisme membutuhkan dukungan yang nyata. Aneka tunjangan yang diberikan kepada guru bukan sekadar penghargaan atas pekerjaan yang telah dilakukan, melainkan penguat langkah agar para guru dapat terus mengabdi dengan tenang, tumbuh sebagai pembelajar sepanjang hayat, dan tetap menyalakan harapan di setiap ruang kelas Indonesia.(*)
