9 hours ago
7
Batang, infojateng.id – Dunia Pendidikan di Batang sedang berada dalam status darurat. Per hari ini, Kabupaten Batang kehilangan 1.000 guru kelas dan mata pelajaran.
Kondisi ini memaksa sekolah-sekolah melakukan manuver ekstrem, mulai dari menggabungkan kelas hingga merancang program “Sarjana Mengajar” demi memastikan lonceng sekolah tetap berbunyi.
Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Batang, Muhammad Arief Rohman mengungkapkan, bahwa lubang menganga di formasi pengajar ini dipicu oleh akumulasi pensiun, guru yang meninggal dunia, hingga promosi jabatan.
“Kita hitung kekosongan karena pensiun, meninggal, kemudian ada yang promosi menjadi kepala sekolah, pengawas, itu kita total per hari ini, per kemarin itu 958. Mungkin sekarang sudah 1.000,” ungkap Arief saat ditemui di kantornya, Senin (2/3/2026).
Persoalan semakin pelik karena rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang selama ini berjalan dianggap belum menjadi solusi penambah jumlah personel.
Arief menyebut kebijakan tersebut hanya bersifat “ganti baju” status kepegawaian.
“Pengangkatan P3K ini kan nggak nambah baru, hanya merubah status dan orangnya masih tetap. Yang pensiun ya tetap kosong. Maka saya memandang ini sudah darurat,” ungkapnya.
Ia bahkan mengusulkan terobosan ekstrem di tingkat pusat: penyatuan direktorat pensiun dan rekrutmen agar tidak terjadi ketimpangan data yang terus berulang.
Selama ini, pemerintah pusat seringkali menggunakan standar rasio (misal 1 guru berbanding 30 siswa) untuk menilai kecukupan pengajar.
Namun, Arief menilai logika matematika itu mustahil diterapkan di lapangan. Baginya, pendidikan bukan soal angka, tapi soal kehadiran fisik di tiap ruang kelas.
“Nggak bisa menghitung kekosongan guru pakainya rasio. Di Batang kalau dihitung pakai rasio itu 1 banding 17. Tapi apa siswanya di Kalitengah sana yang cuma dua anak harus pindah ke kota. Jangan-jangan dari Batang pindah ke Blado saja sudah nggak mungkin,” jelasnya.
Untuk menambal lubang yang ada, Disdikbud Batang terpaksa melakukan manuver darurat. Di tingkat SD, sistem pembelajaran kelas rangkap mulai diterapkan.
Sementara di SMP, guru dituntut mengajar berbasis rumpun ilmu, bukan lagi terpaku pada mata pelajaran (mapel) spesifik.
Namun, harapan besar kini diletakkan pada rencana program “Sarjana Mengajar”. Program ini dirancang untuk mewadahi para lulusan baru (fresh graduate) yang ingin berbakti sekaligus mencari jam terbang.
“Sarjana Mengajar itu bentuk hubungan sekolah dengan lulusan yang berminat membaktikan dirinya dan mencari pengalaman. Sehingga tidak ada kaitan dengan kepegawaian,” terangnya.
Meski begitu, satu kerikil tajam masih mengganjal: soal upah. Dengan adanya larangan pemberian honor bagi tenaga non-ASN baru, Pemkab Batang kini tengah memutar otak mencari celah legal agar para “pengabdi” ini tetap mendapatkan apresiasi yang layak.
“Kita masih mencari cara bagaimana ada program itu tapi mereka bisa kita beri upah. Lha sing sah (yang sah) sejauh ini kan memang tidak boleh ada lagi honor. Makanya masih cari-cari caranya,” pungkasnya. (eko/redaksi)
