18 hours ago
15
Rembang, infojateng.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar distribusi makanan, melainkan program strategis yang menyentuh tiga aspek penting, yakni peningkatan gizi dan kesehatan anak, ketahanan pangan, serta penguatan ekonomi lokal.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Rembang Mochamad Hanies Cholil Barro’, pada rapat koordinasi (rakor) Satuan Tugas (Satgas) MBG bersama mitra dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Rembang, di Lantai 4 Gedung Setda kabupaten setempat, Kamis (12/2/2026).
Menurut dia, pelaksanaan MBG harus dirancang secara komprehensif agar memberi dampak berkelanjutan.
“Kita ingin bangun ekosistem dari hulu sampai hilir. Jadi bukan hanya urusan dapur saja, tetapi ada keterkaitan antara petani, peternak, koperasi, BUMD, sampai penerima manfaat,” ujar Hanies.
Ia menyampaikan, konsep tersebut sekaligus menjawab aspirasi petani dan peternak yang muncul dalam Musrenbangcam di 14 kecamatan. Banyak di antara mereka mengeluhkan hasil panen dan ternak yang belum terserap optimal.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar mereka dapat terhubung langsung dengan SPPG di masing-masing kecamatan.
“Kami tidak mau MBG justru menjadi pemicu keresahan, tetapi harus menjadi solusi konkret,” tegas bupati.
Pihaknya juga mendorong, agar SPPG tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis penyedia makanan, tetapi sekaligus menjadi agregator dan off taker hasil pertanian, perkebunan, serta peternakan lokal.
Ia menekankan pentingnya pola link and match yang jelas, mulai dari kepastian volume, kualitas, harga, hingga kontinuitas pasokan.
Camat pun diminta mengoptimalkan peran BUMDes dan BUMDesma dalam membangun ekosistem tersebut.
Saat ini, lanjutnya, sebanyak 59 dari total 109 SPPG di Kabupaten Rembang telah beroperasi dan melayani penerima manfaat.
Bupati berharap, jumlah tersebut terus bertambah, seiring penguatan sistem dan kesiapan sumber daya.
Selain penguatan ekosistem pangan, wabup juga menekankan pentingnya aspek keamanan pangan dan kesehatan lingkungan, termasuk pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta pemeriksaan kualitas air secara berkala.
Ia mengingatkan, agar kejadian gangguan keamanan pangan yang pernah terjadi di sejumlah daerah, tidak terulang kembali.
Dalam rakor tersebut, wabup turut menyoroti temuan terkait pemorsian makanan yang dinilai belum sesuai standar anggaran.
Sosok yang akrab disapa Gus Hanies itu, meminta agar alokasi anggaran per porsi benar-benar direalisasikan secara utuh, demi menjaga kualitas dan kecukupan gizi.
“Kalau memang jatahnya Rp10.000 per porsi, jangan sampai hanya direalisasikan Rp7.000 atau Rp8.000. Gizi dan kualitas harus menjadi nomor satu. SOP harus diterapkan dengan baik,” ujarnya.
Menjelang bulan Ramadan, pihaknya juga meminta kejelasan skema pelaksanaan MBG, termasuk kemungkinan penyediaan makanan kering atau kebijakan lain, yang akan diatur melalui surat edaran resmi.
Gus Hanies juga mendorong adanya business matching antara SPPG dan BUMD, serta dukungan perbankan bagi pengelola yang membutuhkan permodalan.
“Kita ingin MBG benar-benar menjadi solusi, membangun ekosistem yang sehat, dan tidak menimbulkan persoalan baru,” pungkasnya. (eko/redaksi)
