Gus Yasin Bahas Peran DTSEN dengan BPS dan Dinsos Guna Pastikan Keakuratan Data Sosial

17 hours ago 4

Semarang, Infojateng.id – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menerima audiensi dari Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah Endang Tri Wahyuningsih di ruang kerjanya, Kamis (13/3/2025).

Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam menindaklanjuti kunjungan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono yang sebelumnya kunjungan kerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam pertemuan tersebut, Gus Yasin, sapaan akrab Wakil Gubernur, menyampaikan komitmennya untuk memastikan bahwa segala kewajiban pemerintah pusat yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat dapat dijalankan dengan baik oleh pemerintah Jawa Tengah.

“Alhamdulillah pada hari ini kita menindaklanjuti kunjungan Pak Menteri Sosial dan Pak Wamen ke kami. Ada beberapa elemen yang dibawa untuk disinkronkan dan diinformasikan kepada kami. Pada prinsipnya, kami ingin mengawal apa yang menjadi kewajiban pemerintah, karena kewajiban dari pemerintah pusat itu juga bagian dari kewajiban kami,” ungkap Gus Yasin.

Salah satu pembahasan utama dalam pertemuan ini adalah mengenai Data Terpadu Sosial dan Ekonomi NASIONAL (DTSEN), yang menjadi pengganti dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Gus Yasin juga menegaskan pentingnya validasi data ini agar bisa lebih tepat sasaran, terutama dalam program-program yang membantu masyarakat miskin.

“Kami ingin lebih memberikan masukan-masukan supaya DTSEN itu yang nanti menjadi pengganti DTKS benar-benar bisa kita validasi, dan kita juga harus memberikan masukan ketika ada kemungkinan-kemungkinan,” tambahnya.

Menurutnya, salah satu kemungkinan yang muncul adalah mengenai kemungkinan adanya usul sanggah pada data sosial.

Jika ternyata data yang disanggah masih berada di Desil 5, yaitu kelompok penduduk dengan pengeluaran moderat atau menengah, maka perlu ada penanganan lebih lanjut terkait hasil usulan tersebut.

Apakah usulan tersebut dapat langsung diintervensi atau tetap harus masuk dalam daftar tunggu, seperti halnya prosedur pendaftaran haji yang memerlukan antrian panjang.

“Kalau haji antri, ya itu ibadah. Tapi kalau kemiskinan, masa iya mau dibantu harus antri dulu? Nah ini yang kami enggak mau. Kita ingin ada percepatan, kita juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat,” ujar tegasnya.

Lebih lanjut, Gus Yasin menjelaskan bahwa Pemprov Jateng memiliki program “Kartu Jawa Tengah Sejahtera” yang selama ini menggunakan data yang berasal dari luar DTKS.

Dengan hadirnya DT-SEN yang akan menggantikan DTKS, Gus Yasin mempertanyakan bagaimana program “Kartu Jawa Tengah Sejahtera” ini, akan disesuaikan atau terpengaruh oleh perubahan tersebut.

“Kalau nanti DT-SEN memang benar-benar untuk orang miskin yang belum dapat diintervensi. Kami juga nanti akan usulkan bagaimana nasibnya Kartu Jateng Sejahtera kita,” kata dia.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga aktif melibatkan Pentahelix di Jawa Tengah, seperti JSA dan lainnya, yang perlu diberikan intervensi atau perhatian lebih lanjut terkait hal tersebut.

“Ini saya nanti coba koordinasikan agar kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” pungkasnya.

Menurut Kadinsos Jateng, Imam Maskur mengatakan bahwa DTSEN adalah data yang berasal dari DTKS dan telah dipadankan dengan P3KE, PLN, Regsosek, dan Pertamina.

Hasilnya, ditemukan 1,7 juta penerima, termasuk peserta BPJS Kesehatan.

“1,7 juta ini dicek di lapangan, yang ngecek lapangan atau yang ground check itu teman-teman pendamping PKH. Sejumlah ada 4.900 sekian. Nah masing-masing pendamping sekitar 300 keluarga yang harus kita ground check kan di lapangan,” kata Imam Maskur.

Di sisi lain, Kepala BPS menambahkan, DTSN mencakup semua data yang dibutuhkan oleh kementerian, pemerintah daerah, kabupaten, dan kota, termasuk untuk program bantuan sosial (Bansos).

Selain itu, data ini juga dapat digunakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk berbagai program intervensi, seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), penyediaan jamban, dan program lainnya.

“By Name, By Adress nya sudah ada semuanya. Lebih efektif, insya Allah,” pungkas Endang Tri Wahyuningsih. (eko/redaksi)

Read Entire Article
Kabar Jateng | InewS | | |