9 hours ago
1
Menurutnya, program yang dijalankan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) tersebut berhasil mengubah citra Nusakambangan dari pulau yang identik dengan penjara sangar menjadi kawasan produktif yang mendukung ketahanan pangan nasional.
Apresiasi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Pulau Nusakambangan, Sabtu (21/6/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Titiek didampingi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko, serta Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya.
Rombongan meninjau sejumlah unit usaha dan program pemberdayaan yang dikelola warga binaan, mulai dari workshop produksi batako dan paving block, peternakan ayam dan bebek petelur, area persawahan, hingga Balai Latihan Kerja (BLK) yang mengembangkan pengolahan pupuk organik, budidaya ikan sidat, dan pengelolaan sampah.
Titiek menilai langkah Kementerian Imipas dalam memanfaatkan lahan tidur menjadi kawasan produktif merupakan terobosan yang patut diapresiasi.
Selain mendukung program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden RI, program tersebut juga memberikan keterampilan dan bekal kerja bagi warga binaan sebelum kembali ke tengah masyarakat.
“Pulau yang memiliki image seram ternyata bisa menjadi friendly dan menghasilkan banyak produk yang bermanfaat. Semoga hal ini bisa diduplikasi dan diaplikasikan oleh kementerian lainnya, terutama kementerian yang berkaitan dengan ketahanan pangan,” ujar Titiek.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan lahan produktif dan pelatihan keterampilan di Nusakambangan menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembinaan, tetapi juga dapat berkontribusi dalam mendukung program pembangunan nasional.
Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan bahwa pemanfaatan lahan tidur di Nusakambangan merupakan bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat.
“Hingga saat ini kami telah memanfaatkan sekitar 135 hektare lahan produktif di Pulau Nusakambangan dan melibatkan ratusan warga binaan dari berbagai lapas dalam berbagai sektor usaha,” jelas Agus.
Ia menambahkan, berbagai sektor yang dikembangkan tidak hanya berorientasi pada produksi pangan, tetapi juga pada peningkatan keterampilan warga binaan agar memiliki kemampuan yang dapat dimanfaatkan setelah bebas nanti.
Agus juga menyambut baik berbagai masukan dari Komisi IV DPR RI dalam rangka penyempurnaan program yang telah berjalan.
“Berbagai masukan dan evaluasi dari Komisi IV DPR RI akan kami jadikan bahan evaluasi untuk memperkuat program yang telah berjalan, termasuk upaya-upaya perbaikan yang diperlukan,” katanya.
Kunjungan kerja tersebut menjadi bukti dukungan DPR RI terhadap pengembangan sentra ketahanan pangan di Nusakambangan.
Ke depan, program tersebut diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi model pemberdayaan warga binaan yang mampu mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia. (eko/redaksi)
