1 day ago
8
Rembang, infojateng.id – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mendorong seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, ikut menyukseskan program imunisasi anak.
Langkah tersebut diperlukan agar seluruh anak memperoleh perlindungan dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).
Ketua Tim Kerja Imunisasi dan Anak Kemenkes RI dr Gertrudis Tandy mengatakan keberhasilan program imunisasi tidak hanya bergantung pada tenaga dan fasilitas kesehatan.
Peran orang tua serta masyarakat juga menjadi faktor penting untuk memastikan anak mendapatkan imunisasi sesuai jadwal.
“Pada prinsipnya, program imunisasi bertujuan agar semua anak Indonesia mendapatkan imunisasi dan tidak ada yang tertinggal. Pemerintah sudah menyiapkan layanan, sehingga yang dibutuhkan adalah peran orang tua untuk mengantarkan anak ke fasilitas pelayanan imunisasi,” kata Gertrudis saat sosialisasi program imunisasi di Gedung KUD Mina, Kecamatan Kragan, Rembang, Kamis (30/7/2026).
Menurut Gertrudis, cakupan imunisasi di Jawa Tengah tergolong tinggi secara nasional. Sementara Kabupaten Rembang juga menunjukkan perkembangan positif dengan capaian yang telah melampaui 50 persen.
Namun, angka tersebut masih perlu ditingkatkan karena pemerintah menargetkan cakupan imunisasi di Rembang mencapai lebih dari 95 persen pada akhir tahun.
“Capaian Kabupaten Rembang sudah lumayan bagus, karena sudah di atas 50 persen. Namun, target akhir tahun harus mencapai lebih dari 95 persen, sehingga masih perlu kerja sama semua pihak agar target tersebut bisa tercapai,” ujarnya.
Orang Tua Diminta Siapkan Anak Jelang BIAS
Gertrudis mengatakan program imunisasi pemerintah masih banyak menyasar bayi, balita, dan anak usia sekolah.
Karena itu, orang tua diminta mempersiapkan anak menjelang pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.
Dalam pelaksanaan BIAS, petugas kesehatan akan mendatangi sekolah untuk memberikan pelayanan imunisasi kepada anak.
“Nanti, petugas akan datang ke sekolah-sekolah memberikan layanan imunisasi. Orang tua diminta menyiapkan anak sejak dari rumah, memastikan kondisinya sehat, sudah makan, dan tidak sedang demam,” jelasnya.
Selain kesiapan fisik, orang tua juga diminta memberikan dukungan psikologis. Gertrudis mengingatkan agar orang tua tidak menakut-nakuti anak dengan suntikan karena dapat meningkatkan kecemasan saat pelaksanaan imunisasi.
“Dukungan orang tua sangat penting, karena anak usia sekolah biasanya lebih sensitif secara psikologis. Persiapkan mereka dengan baik agar tidak takut saat mengikuti imunisasi,” katanya.
KIPI hingga Isu Kehalalan Jadi Tantangan
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang dr M Rehulina mengatakan cakupan imunisasi di wilayahnya rata-rata telah mencapai lebih dari 50 persen dari target.
Meski demikian, pelaksanaan imunisasi masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya adalah kekhawatiran sebagian orang tua terhadap kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI) ringan, seperti demam.
Selain itu, terdapat pula kekhawatiran akibat rumor mengenai bahan vaksin, isu kehalalan, hingga faktor keyakinan tertentu.
“Masih dijumpai sebagian orang tua yang enggan mengimunisasikan anaknya karena kekhawatiran reaksi pascaimunisasi (KIPI) ringan, seperti demam, rumor negatif seputar bahan vaksin, atau faktor keyakinan tertentu, isu kehalalan vaksin, dan lainnya,” kata Rehulina.
Tantangan lainnya adalah menjangkau kelompok khusus, termasuk anak tidak sekolah (ATS) dan kelompok rentan dalam pelaksanaan program BIAS maupun vaksinasi HPV. Kelompok tersebut tidak berada dalam institusi pendidikan formal sehingga membutuhkan upaya penjangkauan tambahan.
Pendataan Anak Jadi Tantangan
Dinkes Rembang juga menghadapi persoalan pendataan. Sebagian bayi mendapatkan imunisasi di fasilitas kesehatan swasta maupun praktik dokter dan bidan mandiri.
Namun, data tersebut belum seluruhnya terkoordinasi dan dilaporkan ke puskesmas pembina wilayah.
“Masih ada kendala pendataan karena banyak bayi mendapatkan imunisasi di fasilitas swasta atau dokter/bidan praktik mandiri. Kondisi tersebut tidak dibarengi dengan koordinasi pelaporan dan sweeping data ke Puskesmas pembina wilayah, atau belum sepenuhnya terintegrasi secara otomatis,” ujar Rehulina. (eko/redaksi)
