2 days ago
9
Jepara, infojateng.id – Pemerintah pusat memetakan kebutuhan penguatan infrastruktur dan konektivitas di Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
Sejumlah persoalan mulai dari konektivitas udara dan laut, kondisi jalan, hingga pengembangan pelabuhan menjadi perhatian.
Hal itu mengemuka saat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Sesmenko Infra) Ayodhia G. L. Kalake melakukan kunjungan kerja ke Karimunjawa, baru-baru ini.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi konektivitas transportasi sekaligus membahas penguatan tata kelola kawasan dan kapasitas sumber daya manusia.
Ayodhia tiba di Bandara Dewadaru Karimunjawa dan disambut Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Ary Bachtiar yang mewakili Bupati Jepara H. Witiarso Utomo. Turut hadir Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas III Dewadaru Karimunjawa Haribowo Lesmono, Kepala Dinas Perhubungan Jepara Deni Hendarko, serta perwakilan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Karimunjawa, ASDP dan DAMRI.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Jepara menyampaikan sejumlah kebutuhan infrastruktur untuk memperkuat akses menuju dan dari kawasan kepulauan tersebut.
Jalan Karimunjawa Dapat Dukungan Rp55 Miliar
Sekda Jepara Ary Bachtiar mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur Karimunjawa. Salah satunya melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) dengan nilai sekitar Rp55 miliar.
Menurut Ary, dukungan tersebut telah membantu meningkatkan konektivitas jalan. Namun, masih terdapat sejumlah ruas yang membutuhkan penanganan.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan pembangunan infrastruktur melalui IJD sebesar Rp55 miliar. Kami berharap program ini dapat terus dilanjutkan karena masih ada beberapa titik jalan di Karimunjawa yang membutuhkan penanganan,” kata Ary.
Selain jalan, pemerintah pusat juga mendukung konektivitas darat melalui penyediaan lima unit transportasi perintis yang dioperasikan PT DAMRI.
Armada tersebut menjadi salah satu penghubung antara Bandara Dewadaru dengan kawasan Pelabuhan Karimunjawa.
Pulau Parang hingga Genting Ikut Jadi Perhatian
Pemkab Jepara menilai penguatan konektivitas tidak cukup hanya dilakukan di Pulau Karimunjawa.
Akses menuju pulau berpenduduk seperti Parang, Nyamuk, dan Genting juga perlu diperkuat. Mobilitas warga dan distribusi barang ke pulau-pulau tersebut masih menghadapi tantangan, terutama saat kondisi cuaca memasuki musim angin barat maupun angin timur.
“Penguatan konektivitas ini tidak hanya untuk Pulau Karimunjawa, tetapi juga pulau-pulau berpenduduk seperti Parang, Nyamuk dan Genting. Kondisi cuaca menjadi salah satu tantangan dalam transportasi dan distribusi barang,” ujar Ary.
Karimunjawa sendiri merupakan salah satu kawasan strategis pariwisata nasional. Peningkatan aktivitas wisata dalam beberapa tahun terakhir membuat kebutuhan terhadap sarana transportasi yang memadai semakin penting.
Karena itu, Pemkab Jepara juga meminta perhatian terhadap kondisi Pelabuhan Karimunjawa yang disebut sudah cukup lama belum memperoleh perawatan dan perbaikan secara optimal.
Pelabuhan Legon Bajak Didorong Jadi Multipurpose
Pemkab Jepara turut mengusulkan aktivasi Pelabuhan Legon Bajak sebagai pelabuhan multipurpose.
Dengan konsep tersebut, pelabuhan diharapkan tidak hanya melayani aktivitas penumpang, tetapi juga dapat mendukung bongkar muat barang.
Pemkab menilai kondisi Pelabuhan Legon Bajak memungkinkan kapal dengan ukuran relatif besar untuk bersandar sehingga berpotensi mendukung distribusi logistik dan aktivitas ekonomi Karimunjawa.
Namun, pengembangan infrastruktur di Karimunjawa memiliki tantangan tersendiri karena kawasan tersebut juga berkaitan dengan aspek konservasi dan tata ruang.
Ary mengatakan, sebagian wilayah Karimunjawa berada dalam kawasan yang memiliki ketentuan khusus, sehingga diperlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Kemenko Infra Cek Tata Ruang
Menanggapi usulan Pemkab Jepara, Ayodhia mengatakan pemerintah pusat akan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Salah satu hal yang akan dikaji adalah kesesuaian rencana pengembangan infrastruktur dengan tata ruang yang berlaku.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk melihat bagaimana RTRW di Karimunjawa. Harapannya, kepentingan untuk meningkatkan konektivitas dan perekonomian masyarakat dapat berjalan bersama dengan kepentingan menjaga kelestarian kawasan,” kata Ayodhia.
Usai pertemuan di Bandara Dewadaru, Ayodhia bersama rombongan meninjau langsung kondisi Pelabuhan Legon Bajak dan Pelabuhan Karimunjawa.
Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi fasilitas sekaligus mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan pengembangan konektivitas transportasi di kawasan kepulauan tersebut.
Ayodhia juga menjajal langsung transportasi darat perintis DAMRI dari Bandara Dewadaru menuju kawasan pelabuhan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi keterhubungan antara moda transportasi udara, darat, dan laut di Karimunjawa.
Melalui kunjungan tersebut, pemerintah pusat dan Pemkab Jepara diharapkan dapat memperkuat koordinasi untuk meningkatkan konektivitas, pelayanan publik, serta mendukung pengembangan pariwisata Karimunjawa.
Pengembangan infrastruktur juga diharapkan tetap berjalan seimbang dengan upaya menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan kawasan. (eko/redaksi)
