4 hours ago
1
Pati, Infojateng.id – Polemik keterlambatan pencairan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu di Kabupaten Pati kini tak hanya menyoroti pemerintah daerah, tetapi juga fungsi pengawasan DPRD Pati. Di saat ratusan mahasiswa menunggu kepastian dan para orang tua mulai meminta pendampingan hukum, Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, belum memberikan respons atas upaya konfirmasi yang dilakukan awak media.
Mandeknya pencairan beasiswa yang telah berlangsung sejak April 2026 memunculkan keresahan di kalangan penerima manfaat. Program yang selama ini menjadi penopang biaya pendidikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu tersebut hingga kini belum juga diterima.
Sebagai bentuk kekecewaan, sebanyak 10 perwakilan orang tua mahasiswa penerima beasiswa dari berbagai kecamatan di Kabupaten Pati telah meminta pendampingan hukum untuk memperjuangkan hak anak-anak mereka. Mereka berencana melakukan audiensi dengan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra guna memperoleh penjelasan langsung terkait keterlambatan pencairan bantuan pendidikan tersebut.
Sutomo orang tua mahasiswa penerima beasiswa menilai, persoalan ini membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak, termasuk DPRD yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Menurutnya, ketika masyarakat mulai mempertanyakan nasib beasiswa yang menjadi harapan mahasiswa kurang mampu, DPRD seharusnya hadir untuk memastikan adanya kejelasan dan akuntabilitas dari pihak-pihak terkait. “Ini menyangkut masa depan mahasiswa. Ketika masyarakat bertanya, seharusnya ada lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan persoalan ini segera mendapat solusi,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Ketua Komisi D DPRD Pati Teguh Bandang Waluyo belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan awak media. Padahal, sebagai komisi yang membidangi pendidikan, Komisi D DPRD Pati memiliki fungsi pengawasan terhadap berbagai program pendidikan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Belum adanya respons dari DPRD tersebut menambah tanda tanya publik mengenai sejauh mana pengawasan yang dilakukan terhadap program beasiswa yang kini menjadi sorotan masyarakat.
Sementara para pejabat masih berbicara soal proses, ratusan mahasiswa penerima manfaat masih menunggu kepastian. Bagi mereka, beasiswa bukan sekadar angka dalam administrasi, melainkan harapan untuk tetap bertahan di bangku kuliah dan meraih masa depan yang lebih baik. (one/redaksi)
