2 hours ago
3
Cilacap, infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap berkomitmen mengembalikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah pada tahun depan.
Komitmen itu ditegaskan Plt. Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya menyusul diterimanya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Ammy mengatakan, seluruh kepala perangkat daerah telah diinstruksikan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 agar kualitas tata kelola keuangan daerah semakin baik.
Pernyataan itu disampaikan saat menyampaikan tanggapan Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cilacap mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025, dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (26/6/2026).
“Terkait tindak lanjut temuan BPK atas LKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2025, dari 34 rekomendasi tercatat sebanyak 20 di antaranya atau 58,82 persen telah selesai ditindaklanjuti. Sementara 14 rekomendasi lainnya atau 41,18 persen masih dalam proses tindak lanjut berupa revisi regulasi melalui perubahan Peraturan Bupati,” jelas Ammy.
Menurutnya, penyelesaian seluruh rekomendasi BPK menjadi salah satu langkah penting untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah sekaligus mengembalikan opini WTP pada pemeriksaan berikutnya.
Selain menyoroti tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Ammy juga menanggapi adanya surplus riil APBD Tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp7,67 miliar. Ia sependapat dengan usulan DPRD agar surplus tersebut diarahkan untuk mendukung program-program prioritas daerah.
Di antaranya peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi warga.
Ia menegaskan, APBD tidak hanya harus tertib secara administratif dan memenuhi target realisasi anggaran, tetapi juga mampu menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Pemkab Cilacap akan terus memperkuat kualitas perencanaan, ketepatan sasaran program, pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi hasil pembangunan agar alokasi APBD benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif, adil, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (eko/redaksi)
