10 hours ago
2
Rembang, infojateng.id – Seluruh pihak yang terlibat pada program makan bergizi gratis (MBG) diminta untuk menyajikan makanan yang layak konsumsi dan tidak basi, serta memperhatikan kesesuaian nilai anggaran dengan kondisi harga pasar.
Hal itu ditegaskan Bupati Rembang, Harno, pada rapat koordinasi bersama SPPI dan SPPG se-Kabupaten Rembang di rumah dinas bupati setempat, Senin (2/3/2026).
Menurutnya, menjaga kualitas layanan dalam pelaksanaan program tersebut sangat penting.
“Program ini harus dijaga dengan baik, jangan sampai ada makanan basi. Kemudian terkait nilai, harus sesuai. Porsi besar Rp10.000, porsi kecil Rp8.000. Kalau harga pasar naik, ya disesuaikan, karena kondisi pasar itu dinamis,” tegas Harno.
Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’ menyampaikan, seluruh kepala SPPG merupakan bagian dari aparat pemerintah, sehingga memiliki tanggung jawab lebih dalam memastikan program berjalan optimal.
Oleh karena itu, kepala SPPG diharapkan dapat mengambil peran lebih aktif, termasuk dalam melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak.
“Karena panjenengan semua ini aparat pemerintah, maka harus bisa menjadi penghubung utama. Program ini luar biasa, baik dari sisi perhatian maupun anggaran, sehingga membutuhkan pengelolaan yang serius dan terkoordinasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hanies menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) secara disiplin.
Dia meminta seluruh pihak memahami dan menjalankan SOP yang telah ditetapkan, agar tidak terjadi kesalahpahaman, terutama dalam pelaksanaan teknis di lapangan.
Selain itu, dia juga mendorong terbentuknya ekosistem pangan dan ekosistem bisnis yang sehat di setiap wilayah SPPG.
Hal ini dinilai penting, agar program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Terkait dinamika informasi di media sosial, Hanies mengimbau agar seluruh pihak menyikapinya secara bijak. Informasi yang kurang tepat sebaiknya diluruskan dengan cara yang baik dan tetap mengedepankan komunikasi yang konstruktif.
“Yang terpenting adalah keseragaman pemahaman dan kesepakatan bersama, termasuk dalam hal teknis, seperti menu maupun pelaksanaan di lapangan. Semua harus dikomunikasikan dengan baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Rembang, Puji Santoso mengapresiasi langkah pemkab yang membuka ruang koordinasi dengan para pelaku di lapangan.
Menurut dia, keterlibatan seluruh pihak penting untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan.
“Kami berharap, SPPG bisa melaksanakan program ini dengan baik tanpa masalah. Sudah diingatkan agar tidak ada makanan basi dan harus ada kontrol yang baik,” ujar Puji.
Dia juga menekankan pentingnya transparansi terkait harga dan porsi makanan. Menurutnya, setiap penyelenggara perlu mencantumkan standar harga, agar masyarakat memahami besaran anggaran yang digunakan.
“SPPG ini menyantumkan harga. Harganya kalau porsi besar untuk anak kelas SD kelas 4 sampai kelas 6 dan SMP maupun SMA ini di angka Rp10.000, sementara untuk porsi yang kecil di angka Rp8.000, biar masyarakat memahami. Kami berharap, kepala SPPG bekerja profesional sesuai aturan,” imbuhnya. (eko/redaksi)
