18 hours ago
2
Tarakan, infojateng.id – Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan (UBT) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Focus Group Discussion (FGD) berskala besar pada Selasa (23/6/2026).
Diskusi ini berfokus pada penguatan riset kolaboratif guna mendukung transformasi kultur Polri, deteksi dini kriminalitas, serta menjaga stabilitas investasi berkelanjutan di kawasan perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara).
Acara yang berlangsung di Gedung Rektorat Lantai 4 Ruang Auditorium Universitas Borneo Tarakan ini mengusung tema “Penguatan Pusat Studi Kepolisian Berbasis Riset Kolaboratif Dalam Mendukung Transformasi Kultur Polri, Deteksi Dini Kerawanan Kriminalitas, Konflik Sosial-Ekonomi dan Tantangan Investasi Berkelanjutan di Kawasan Perbatasan Kalimantan Utara”.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Kalimantan Utara, pimpinan universitas, pejabat utama Polda Kaltara dan Polres Tarakan, akademisi, perwakilan pemerintah daerah se-Kalimantan Utara, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, hingga mahasiswa.
Dalam pemaparannya, Karo SDM Polda Kaltara, Kombes Pol Warsono menegaskan bahwa tantangan keamanan saat ini semakin kompleks dan tidak lagi terbatas pada kejahatan konvensional.
Ancaman siber, penyebaran hoaks, polarisasi sosial, hingga kejahatan lintas negara menjadi tantangan baru yang harus diantisipasi.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut Polri untuk terus bertransformasi dengan mengedepankan pendekatan yang prediktif dan berbasis data.
“Tantangan keamanan saat ini menuntut Polri memiliki kemampuan prediktif dan antisipatif melalui transformasi kultur organisasi,” ujarnya.
Warsono menjelaskan, terdapat empat pilar utama yang menjadi fondasi Polri masa depan, yakni budaya integritas, budaya prediktif, budaya adaptif, dan budaya kolaboratif.
Ia juga menyoroti posisi strategis Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negara lain, berada dekat dengan Ibu Kota Nusantara, serta memiliki potensi sumber daya alam yang besar.
“Kaltara memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan negara lain, dekat dengan Ibu Kota Nusantara, serta memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Karena itu, Polri harus mampu mengambil keputusan berbasis analitik, memperkuat sinergi lintas sektor, dan melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan,” katanya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UBT, Syafruddin, menekankan pentingnya peran pusat studi kepolisian sebagai wadah riset, pengkajian kebijakan, dan pendidikan.
Menurutnya, pendekatan hukum adat dan kearifan lokal perlu diperkuat dalam pendidikan kepolisian guna mendukung penyelesaian berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.
“Riset yang dilakukan perguruan tinggi harus mampu menyentuh kebijakan operasional dan praktik di lapangan, termasuk mendukung tugas Bhabinkamtibmas,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, KBO Badan Intelijen Daerah (Binda) Kaltara, Andi Wijaya, menjelaskan bahwa posisi geografis Kalimantan Utara memberikan peluang besar bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Namun demikian, wilayah perbatasan juga menghadapi berbagai tantangan seperti aktivitas lintas batas ilegal, keterbatasan infrastruktur, serta tingginya mobilitas pekerja migran.
Ia menilai konsep Quadruple Helix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat deteksi dini kerawanan sosial sekaligus menjaga stabilitas daerah.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari peserta. Ketua BEM UBT, Muhammad Ariandy Fahreza, turut menanyakan langkah Polri dalam meningkatkan kepercayaan publik.
Menanggapi hal tersebut, Warsono menyatakan bahwa Polri terus melakukan pembenahan melalui rekrutmen sumber daya manusia yang unggul, peningkatan profesionalisme dan integritas personel, penguatan pelayanan publik berbasis teknologi, serta penegakan hukum yang berkeadilan.
FGD yang berlangsung hingga siang hari itu menghasilkan sejumlah rekomendasi mengenai pentingnya penguatan riset kolaboratif sebagai dasar penyusunan kebijakan keamanan, pembangunan sosial-ekonomi, serta penciptaan iklim investasi yang berkelanjutan di kawasan perbatasan Kalimantan Utara. (eko/redaksi)
