3 hours ago
2
Cilacap, infojateng.id – Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cilacap menyasar ratusan ribu penerima manfaat dari kalangan pelajar hingga kelompok rentan.
Namun, di tengah luasnya cakupan tersebut, masih terdapat sejumlah kendala teknis dan administrasi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap, Hamzah Syafroedin menyebutkan, penerima manfaat terbesar berasal dari jenjang sekolah dasar (SD) dengan 145.245 siswa. Disusul 75.789 siswa SMP, 61.321 siswa SMA, serta anak usia dini di PAUD/TK, sebanyak 40.449 anak.
Pada kelompok rentan, MBG menjangkau 73.563 jiwa yang terdiri dari balita, ibu hamil, dan ibu menyusui dalam rangka percepatan penurunan stunting.
Menurut Hamzah, besarnya jumlah penerima manfaat menuntut kesiapan infrastruktur, legalitas, dan pengawasan keamanan pangan yang ketat.
Hal itu mengemuka dalam Diskusi Panel Forkopimda yang digelar di Ruang Gadri, Rumah Dinas Bupati Cilacap, Rabu (18/2/2026).
“Dengan jumlah sasaran yang sangat besar, kami harus memastikan dapur produksi memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan distribusi bahan pangan berjalan lancar,” ujar Hamzah.
Koordinator MBG Wilayah Cilacap, Irfan Anjas Purwo yang turut hadir dalam forum ini memaparkan data terbaru SPPG per 9 Februari 2026.
Dari total 168 SPPG yang direncanakan, sebanyak 123 telah operasional, sedangkan 45 lainnya masih menunggu penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dari sisi perlindungan tenaga kerja, 106 SPPG sudah mengajukan BPJS Ketenagakerjaan, sementara 62 belum mengajukan.
“Untuk sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), baru 29 SPPG yang tersertifikasi dan 139 lainnya belum,” terang Irfan.
Adapun sertifikasi halal baru dimiliki 42 SPPG, sedangkan 126 belum tersertifikasi. Untuk sertifikasi koki/chef, 92 SPPG sudah tersertifikasi dan 76 belum.
Terkait SLHS, lanjur Irfan, dari total 168 SPPG, sebanyak 71 telah terbit, 25 dalam proses revisi, 25 sudah mendaftar, dan 47 belum mendaftar sama sekali.
Selain itu, dalam pendistribusian paket 3B (balita, ibu hamil, ibu menyusui), tercatat 85 SPPG sudah berjalan, sementara 83 lainnya belum.
Menurut Irfan, data tersebut menjadi dasar evaluasi percepatan program agar seluruh SPPG memenuhi standar nasional.
“Kami terus berkoordinasi dengan perangkat daerah untuk mendorong percepatan sertifikasi dan kelengkapan administrasi, agar pelayanan kepada ratusan ribu penerima manfaat dapat berjalan optimal,” kata dia.
Sementara itu, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menegaskan, kendala yang ada menjadi bagian dari proses penguatan sistem.
Pemerintah daerah berkomitmen mempercepat pemenuhan standar operasional, sekaligus menjaga kualitas dan keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat MBG di wilayah tersebut.
“Kami berharap program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak hanya anak-anak sebagai penerima manfaat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi warga,” tegas Syamsul.
Dia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan dapur MBG, mulai dari penyediaan bahan pangan, pengelolaan dapur, hingga penguatan koperasi desa.
Kesempatan ini harus dibuka seluas luasnya sehingga perputaran ekonomi lebih merata dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Cilacap. (eko/redaksi)
