11 hours ago
6
semarang, Infojateng.id – Tepat satu tahun memimpin Jawa Tengah pada 20 Februari 2026, duet Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menghadapi ujian berat berupa rentetan bencana hidrometeorologi. Meski demikian, laju investasi dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan.
Sepanjang 2025 hingga awal 2026, sejumlah bencana melanda berbagai daerah. Banjir bandang dan tanggul jebol terjadi di Demak, rob menerjang Sayung, longsor di lereng Gunung Slamet berdampak ke Banjarnegara dan Cilacap, hingga tanah gerak di Kabupaten Tegal. Pemprov Jateng bergerak cepat, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.
Di tengah situasi tersebut, program pembangunan tetap berjalan. Fokus diarahkan pada infrastruktur, penguatan investasi, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta percepatan penanggulangan kemiskinan.
Sejumlah terobosan diluncurkan, seperti program Dokter Spesialis Keliling (Speling), sekolah kemitraan untuk pendidikan gratis, beasiswa santri, serta perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini menyasar kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Ahmad Luthfi menegaskan, pembangunan dilakukan dengan pendekatan collaborative government atau pemerintahan kolaboratif, melibatkan bupati/wali kota, perguruan tinggi, pelaku usaha, investor, organisasi masyarakat, hingga mitra luar daerah dan luar negeri.
“Kita gandeng kampus dan seluruh potensi masyarakat. Collaborative government ini cara bersama-sama membangun Jawa Tengah,” ujarnya.
Dari sisi makroekonomi, data Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 mencapai 5,37 persen (y-on-y), di atas rata-rata nasional 5,11 persen. Capaian ini menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pertumbuhan tertinggi kedua di Pulau Jawa.
Realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp88,50 triliun, terdiri atas PMA Rp50,86 triliun dan PMDN Rp37,64 triliun. Tercatat 105.078 proyek terealisasi dengan serapan tenaga kerja 418.138 orang—tertinggi dalam satu dekade terakhir.
Dampaknya terlihat pada indikator kesejahteraan. Angka kemiskinan turun dari 9,48 persen pada Maret 2025 menjadi 9,39 persen pada September 2025. Jumlah penduduk miskin tercatat 3,34 juta orang, berkurang 21,87 ribu orang dibanding Maret 2025.
Gini ratio berada di angka 0,350, menunjukkan ketimpangan relatif terkendali. PDRB per kapita naik menjadi Rp50,82 juta atau tumbuh 5,9 persen. Tingkat pengangguran terbuka per November 2025 tercatat 4,32 persen. Meski demikian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih menjadi pekerjaan rumah dengan capaian 74,77.
“Angka kemiskinan bisa kita turunkan. Ke depan harus kita tingkatkan lagi,” kata Taj Yasin.
Menurutnya, pertumbuhan di atas rata-rata nasional harus diarahkan untuk program yang menyentuh masyarakat bawah, termasuk akses pendidikan bagi kelompok disabilitas.
Hasilnya mulai terasa. Pada Agustus 2025, sebanyak 2.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Brebes dinyatakan graduasi dari data kemiskinan. Salah satunya Setia Puji, yang kini mandiri lewat usaha bakso keliling.
Upaya penguatan investasi juga mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menilai Jawa Tengah menjadi magnet investasi karena kepemimpinan yang terbuka terhadap kolaborasi.
Sepanjang 2025, Pemprov Jateng meraih sedikitnya 40 penghargaan. Namun Ahmad Luthfi menegaskan, penghargaan bukan tujuan akhir.
“Penghargaan adalah pengingat agar kebijakan benar-benar berdampak dan melayani masyarakat,” ujarnya.
Bagi Luthfi, membangun Jawa Tengah adalah proses ngopeni atau merawat secara berkelanjutan. “Kolaborasi tidak boleh berhenti, karena tugas melayani rakyat adalah amanah tanpa ujung,” katanya. (one/redaksi)
