4 hours ago
2
iNews TV YOGYAKARTA, iNews.id – Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY) buka suara terkait anomali data tingkat kesejahteraan yang dialami Timbul, penarik becak motor asal Kabupaten Kulonprogo.
Data sosial ekonomi Timbul mendadak melonjak drastis dari desil 1 (sangat miskin) menjadi desil 9 (kategori mampu).
Baca Juga
Purbaya soal Data Desil Warga Tak Sesuai Kondisi: Sedang Diperbaiki
Ketidakakuratan integrasi data sosial ekonomi serta indikator penilaian aset rumah tangga tersebut dipastikan akan dievaluasi secara menyeluruh.
Pemprov DIY berkomitmen mendampingi proses penginputan ulang data desil yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) hingga sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Baca Juga
Wacana Pembatasan Pertalite, Airlangga Sebut Tipe Kendaraan Jadi Acuan Desil Masyarakat
Kepala Bapperida Provinsi DIY, Danang Setiadi, mengungkapkan bahwa masyarakat yang menemukan kejanggalan pada hasil survei tidak perlu panik. Pemerintah daerah siap mendampingi proses pembetulan pendataan jika ditemukan kekeliruan.
"Survei desil yang ada saat ini sifatnya terbuka dan dinamis. Kesalahan data desil dapat diperbaiki dalam periode pembaharuan berkala sesuai dengan aduan atau keluhan yang masuk," ujar Danang Setiadi, Rabu (26/8/2026).
Masyarakat yang merasa data kesejahteraannya tidak sesuai diimbau untuk aktif melaporkan kejanggalan tersebut melalui pihak kelurahan atau kalurahan setempat agar segera ditindaklanjuti.
Penarik becak motor di Kulonprogo, Timbul, hanya bisa pasrah setelah masuk desil 9 hingga tak dapat bansos dan anak terancam batal kuliah. (Foto: iNews TV)Masih munculnya keluhan warga mengenai ketidaksesuaian data desil menjadi perhatian serius dan bentuk keprihatinan Pemprov DIY. Kendati demikian, pihak pemprov mencatat ada berbagai faktor yang memicu terjadinya kesalahan persepsi maupun ketidaksesuaian data di lapangan.
Di antaranya, minimnya informasi mengenai standar indikator pendataan terbaru, hingga perubahan iklim ekonomi rumah tangga secara mendadak—seperti akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dinamika pendapatan warga yang bekerja sebagai pedagang dan pekerja informal.
Melalui upaya pendampingan dan evaluasi bersama BPS ini, Pemprov DIY berharap seluruh data penanggulangan kemiskinan di wilayahnya semakin akurat serta tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
