2 hours ago
2
Kota Magelang, infojateng.id – Peningkatan kualitas pelayanan publik tidak boleh semata-mata berorientasi pada perolehan nilai indeks maupun penghargaan. Pelayanan yang diberikan pemerintah harus mampu menghadirkan manfaat nyata dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, saat membuka Workshop Pelayanan Publik Kota Magelang 2026 di Aula Adipura Kencana, Selasa (23/6/2026).
Menurut Damar, Pemerintah Kota Magelang terus melakukan berbagai upaya pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Langkah tersebut meliputi penguatan kebijakan, perbaikan proses bisnis, peningkatan sarana dan prasarana, digitalisasi layanan, hingga penguatan budaya melayani di lingkungan pemerintah daerah.
“Yang lebih penting adalah bagaimana upaya tersebut mampu memberikan manfaat nyata dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Magelang,” ujarnya.
Damar menjelaskan, komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik telah membuahkan hasil yang membanggakan. Pada Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 yang dilakukan Ombudsman RI, Kota Magelang berhasil meraih nilai 99,61 dan masuk Zona Hijau kategori A dengan opini kualitas tertinggi.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras serta komitmen bersama seluruh unit pelayanan publik yang menjadi lokus penilaian.
Meski demikian, Damar mengingatkan agar prestasi tersebut tidak membuat jajaran pemerintah daerah berpuas diri. Ia menegaskan bahwa semangat perbaikan harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
“Meskipun pada tahun 2025 tidak ada unit pelayanan publik di Kota Magelang yang menjadi lokus penilaian Ombudsman RI, hal tersebut tidak mengurangi komitmen kami untuk terus berbenah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pemkot Magelang kini mendorong pengembangan pelayanan publik yang berpusat pada siklus kehidupan masyarakat (life journey), sehingga layanan yang diberikan lebih relevan dengan kebutuhan warga pada setiap tahap kehidupannya.
Selain itu, pemerintah daerah juga terus memperkuat layanan yang ramah dan inklusif bagi kelompok rentan agar seluruh masyarakat dapat mengakses pelayanan secara setara.
“Karena itu, seluruh unit pelayanan saya minta adaptif dan mampu menyesuaikan kebijakan maupun layanannya dengan arah kebijakan tersebut,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Magelang Veronica Kartika Indrawati mengatakan, workshop tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kebijakan pelayanan pada unit layanan, serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat.
Melalui kegiatan yang bekerja sama dengan Ombudsman RI itu, Pemerintah Kota Magelang berharap kinerja penyelenggara pelayanan publik, Indeks Pelayanan Publik, dan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dapat terus meningkat. (eko/redaksi)
