2 weeks ago
13
JAKARTA, iNews.id - Contoh soal UAS PKN kelas 10 semester 1 Kurikulum Merdeka berikut ini bisa jadi referensi belajar siswa, baik di sekolah maupun rumah.
Pendidikan Kewarganegaraan adalah pelajaran yang mengajarkan siswa nilai-nilai hak dan kewajiban disertai dengan hukumannya.
Baca Juga
50 Contoh Soal Bahasa Indonesia Kelas 10 Semester 2, Bisa Jadi Referensi Belajar
Dengan mempelajari contoh soal PKN, siswa dapat menguji pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip dasar dalam Pendidikan Kewarganegaraan.
Melansir berbagai sumber, berikut contoh soal UAS PKN kelas 10 semester 1 Kurikulum Merdeka yang bisa dipelajari, Sabtu (2112/2024).
Baca Juga
20 Contoh Soal PAS Sosiologi Kelas 12 Semester 1 Beserta Jawabannya, Bisa Jadi Panduan Belajar Mandiri
Contoh Soal UAS PKN
1. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang adalah kekuasaan …
A. Konstitutif
Baca Juga
Contoh Soal Rotasi Kelas 9, Lengkap dengan Kunci Jawabannya
B. Legislatif
C. Eksekutif
Baca Juga
40 Contoh Soal PJOK Kelas 12 Semester 1 Beserta Kunci Jawaban, Berisi Materi Terbaru!
D. Yudikatif
E. Eksaminatif
Baca Juga
50 Contoh Soal UAS Bahasa Inggris Kelas 12 Semester 1, Lengkap dengan Kunci Jawabannya
Jawaban: C
2. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan …
A. Konstitutif
B. Legislatif
C. Federatif
D. Yudikatif
E. Eksaminatif
Jawaban: C
3. Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga .....
A. MPR, DPR, DPRD dan DPD
B. Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman
C. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
D. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
E. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung
Jawaban: D
4. Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan …
A. Konstitutif
B. Legislatif
C. Federatif
D. Yudikatif
E. Eksaminatif
Jawaban: A
5. Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah …
A. Menteri Keuangan RI
B. Dewan Perwakilan Daerah
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Gubernur Bank Indonesia
E. Badan Pemeriksa Keuangan
Jawaban: E
6. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah.....
A Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
B Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekertariat negara
C Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
D Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekertariatan negara
E Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik,
hukum dan keamanan.
Jawaban: A
7. Kegiatan yang menunjukkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah.....
A. Membentuk kabinet menteri
B. Membahas rancangan undang-undang APBN
C. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan APBN
D. Memberi pengampunan hukuman kepada terpidana kasus narkoba
E. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
Jawaban: A
8. Perhatikan fungsi Kementerian negara berikut !
1) melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri
2) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah diseluruh Indonesia
3) melaksanakan koordinasi,melaksanakan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan di bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya
4) menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah yang timbul serta mengikuti perkembangan dalam bidang yang dikoordinasikannya.
5) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri.
Dari data tersebut, yang termasuk fungsi kementerian koordinator ditandai oleh nomor ....
A. 1) dan 2)
B. 1) dan 3)
C. 2) dan 3)
D. 3) dan 4)
E. 3) dan 5)
Jawaban: D
9. Dibawah ini yang bukan merupakan kementerian yang berada dibawah Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman…
A. Kementerian Pariwisata
B. Kementerian Perhubungan
C. Kementerian Pemuda dan Olahraga.
D. Kementerian Kelautan dan Perikanan
E. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Jawaban: C
10. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan terdapat juga kementerian koordinator yang bertugas…
A. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.
B. Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
C. Menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya,
D. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.
E. Menangani urusan pemerintahan yang nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945
Jawaban: A
11. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang adalah kekuasaan …
A. Konstitutif
B. Legislatif
C. Eksekutif
D. Yudikatif
E. Eksaminatif
Jawaban: C
12. Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri adalah kekuasaan …
A. Konstitutif
B. Legislatif
C. Federatif
D. Yudikatif
E. Eksaminatif
Jawaban: C
13. Menurut Undang-undang Dasar 1945, kekuasaan Yudikatif di Indonesia dijalankan oleh lembaga .....
A. MPR, DPR, DPRD dan DPD
B. Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman
C. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
D. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
E. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung
Jawaban: D
14. Pada hakikatnya kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, dimana kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah kekuasaan …
A. Konstitutif
B. Legislatif
C. Federatif
D. Yudikatif
E. Eksaminatif
Jawaban: A
15. Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah …
A. Menteri Keuangan RI
B. Dewan Perwakilan Daerah
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Gubernur Bank Indonesia
E. Badan Pemeriksa Keuangan
Jawaban: E
16. Hubungan kerja antara Presiden dengan DPR menurut pasal 11 UUD NRI Tahun 1945
adalah ….
A. Menetapkan dan mengesahkan APBN
B. Memberi gelar, tanda jasa dan tanda-tanda kehormatan
C. Mengangkat menteri-menteri untuk memimpin departemen
D. Mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain
E. Menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan Negara lain
Jawaban: E
17. Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini !
1. Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dal legislatif.
2. Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri
3. Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.
4. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan
5. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
6. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden
Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistem pemerintahan presidensial ditandai pada nomor ...
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 3 dan 5
D. 4 dan 6
E. 5 dan 6
Jawaban: D
18. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah.....
A. Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
B. Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekretariat negara
C. Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
D. Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri kesekretariatan negara
E. Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan.
Jawaban: A
