2 months ago
21
WASHINGTON, iNews.id - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk pertama kali memberi lampu hijau kepada Ukraina untuk menggunakan rudal jarak jauh Sistem Rudal Taktis Angkatan Darat (ATACMS) menyerang ke wilayah Rusia. Keputusan itu memicu kecaman dari kubu presiden AS terpilih Donald Trump.
Sekutu dekat sekaligus penasihat Trump, Elon Musk, serta dan putranya, Donald Trump Jr, berkomentar mengecam keputusan tersebut.
Baca Juga
Pasukan Korea Utara Ternyata Sudah Mulai Perang Lawan Ukraina
Musk memperingatkan Biden tidak memberi izin Ukraina menggunakan rudal jarak jauh AS untuk menyerang wilayah Rusia. Serangan itu pasti akan memicu respons keras dari Rusia.
"Masalahnya adalah Rusia akan membalasnya," kata Musk, dalam posting-an di media sosial X.
Baca Juga
Terungkap! Rusia Bayar Setiap Tentara Korut Rp31 Juta per Bulan untuk Perang di Ukraina
Lampu hijau dari AS terhadap Ukraina itu juga menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan meningkatnya eskalasi konflik serta konsekuensi serius bagi keamanan global.
Musk sebelumnya berulang kali menyampaikan perlunya meredakan konflik di Ukraina dan mencari upaya diplomatik untuk menyelesaikannya.
Baca Juga
Donald Trump Menang Pilpres AS, Zelensky Yakin Ukraina Segera Damai
Donald Trump Jr Kecam Keputusan Biden
Keputusan Biden tersebut cukup mengejutkan karena disampaikan menjelang berakhirnya pemerintahan. Hal itu juga memancing Donald Trump Jr untuk berkomentar.
Dia menuduh para pelaku industri militer AS berusaha memulai Perang Dunia III sebelum ayahnya menjabat.
"Kompleks Industri Militer tampaknya ingin memastikan bahwa mereka memulai Perang Dunia III sebelum ayah saya menggunakan kesempatan untuk menciptakan perdamaian dan menyelamatkan nyawa," katanya, di media sosial X.
Dia menambahkan, industri pertahanan menikmati keuntungan triliunan dolar AS dari perang dan konflik.
Terkutuk!!! Dasar bodoh!" kata Trump Jr.
Presiden AS terpilih Trump mengisyaratkan akan menghentikan bantuan militer ke Ukraina. Dia akan mengupayakan penyelesaian diplomatik untuk menghentikan konflik yang sudah berlangsung sejak Februari 2022 itu.
