14 hours ago
3
Surakarta, infojateng.id — Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menekan angka kemiskinan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menilai langkah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama para bupati dan wali kota progresif dan inovatif dalam menangani kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem.
“Langkah-langkah para bupati, wali kota, dan juga Pak Gubernur tadi sangat progresif, agresif, inovatif, bahkan kreatif,” kata Muhaimin dalam Rapat Koordinasi Daerah Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Graha Wisata Niaga, Kota Surakarta, Jumat (4/9/2026).
Menurut Muhaimin, kepala daerah memiliki peran penting dalam memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan efektif.
Gubernur, kata dia, berperan mengoordinasikan pemerintah kabupaten dan kota sekaligus menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2026. Adapun angka kemiskinan nasional ditargetkan turun menjadi 5 persen pada 2029.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan penurunan kemiskinan di Jawa Tengah berlangsung konsisten. Angka kemiskinan yang mencapai 11,8 persen pada 2021 turun menjadi 9,21 persen pada Maret 2026.
“Kalau kita lihat kemiskinan di Jawa Tengah, dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan,” ujar Amalia.
Ahmad Luthfi mengatakan penurunan tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BLUD, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.
Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan Jawa Tengah tercatat 9,21 persen, turun 0,18 poin dibanding September 2025. Penurunan itu setara dengan sekitar 59,39 ribu penduduk yang keluar dari kategori miskin.
Luthfi mengatakan penanganan kemiskinan dilakukan dari berbagai sisi. Perbaikan rumah, misalnya, dibarengi pemeriksaan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hingga perlindungan sosial anggota keluarga.
“Jadi, masyarakat miskin ekstrem tidak hanya dibantu rumahnya saja. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaannya kita tangani bersama-sama,” kata Luthfi.
Sepanjang 2025, sekitar 270 ribu rumah tidak layak huni ditangani melalui kolaborasi berbagai sumber pembiayaan. Dari sekitar 1,2 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan, sebanyak 46.542 keluarga telah mengikuti graduasi atau keluar dari program tersebut.
Pemerintah juga mengandalkan penciptaan lapangan kerja. Investasi Jawa Tengah pada 2025 mencapai sekitar Rp110 triliun dan menyerap 257 ribu tenaga kerja.
Luthfi mengatakan strategi penanganan kemiskinan ke depan akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, termasuk kawasan pesisir, pertanian, lahan kering, dan perbukitan.
“Kebijakan kita harus bergeser, tidak hanya bantuan sosial, tapi harus kepada pemberdayaan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Untuk memperkuat program tersebut, Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,65 triliun untuk penanganan kemiskinan pada 2026. (one/redaksi)
