20 hours ago
5
Semarang, infojateng.id – Derasnya arus informasi digital membuat sebuah isu dapat berkembang menjadi perhatian publik dalam waktu singkat.
Informasi yang belum terverifikasi, potongan konteks, hingga narasi menyesatkan dapat menyebar luas sebelum fakta sebenarnya diketahui masyarakat.
Menghadapi kondisi tersebut, Polda Jawa Tengah memperkuat kemampuan mitigasi isu agar respons komunikasi kepada publik dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan terukur.
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Bidhumas Polda Jateng bertema “Strategi Peningkatan Kemampuan Mitigasi guna Menetralisir Pemberitaan Negatif dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik” di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Jumat (4/9/2026).
Kegiatan dibuka dan dipimpin Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Yuliyanto. Sebanyak 150 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri atas para Kasi Humas Polres jajaran yang didampingi operator multimedia serta personel pengemban fungsi PPID Satker jajaran Polda Jateng.
Dalam sambutannya, Yuliyanto mengatakan perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi. Kecepatan tersebut sekaligus menjadi tantangan karena informasi yang belum terverifikasi dapat dengan mudah membentuk persepsi publik.
Terlebih, ketika belum tersedia informasi resmi, ruang kosong informasi dapat diisi spekulasi, misinformasi, disinformasi, maupun narasi negatif.
Menurut Yuliyanto, kemampuan mitigasi kehumasan tidak seharusnya baru dilakukan ketika krisis terjadi. Deteksi dan pencegahan perlu dilakukan sejak awal melalui early detection, early warning, media monitoring, analisis isu, analisis sentimen, hingga rapid response yang didukung koordinasi antarsatuan kerja.
“Mitigasi bukan hanya dilakukan ketika krisis sudah terjadi. Justru yang lebih penting adalah bagaimana kita mampu melakukan deteksi dan pencegahan sejak awal, sehingga suatu isu tidak berkembang menjadi krisis komunikasi maupun krisis reputasi,” ujar Yuliyanto.
Ia menambahkan, tantangan komunikasi publik tidak dapat dihadapi Humas Polri secara sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara unsur kepolisian, akademisi, praktisi komunikasi, media massa, maupun pihak yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi.
Untuk memperkaya perspektif peserta, FGD menghadirkan dua narasumber, yakni Pemimpin Redaksi Suara Merdeka Network Agus Toto Widyatmoko serta Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Samantha Elisabeth Claudia Luhukay, M.I.Kom., CPS.
Agus Toto Widyatmoko menyampaikan materi “Strategi Menangkal Hoaks Institusi”. Ia menekankan pentingnya memeriksa sumber, konteks, dan bukti sebelum menyebarkan informasi.
Dalam menghadapi hoaks, menurutnya, institusi perlu bergerak cepat namun tetap mengedepankan akurasi. Pesan yang disampaikan juga harus berasal dari satu sumber resmi dan memiliki satu pesan inti agar tidak menimbulkan informasi yang saling bertentangan.
Sementara itu, Samantha Elisabeth Claudia Luhukay melalui materi “RESPOND, DON’T JUST REACT: Mitigasi Kepercayaan Publik di Tengah Badai Informasi” menekankan bahwa institusi tidak selalu dapat mengendalikan narasi yang berkembang di ruang publik, tetapi dapat mengendalikan respons yang diberikan.
Ia menjelaskan, respons yang efektif perlu diawali dengan memahami situasi, memilah tingkat risiko isu, serta menyatukan fakta dan pesan internal sebelum disampaikan kepada publik.
“Kecepatan juga tidak berarti terburu-buru, melainkan hadir secara tepat untuk mencegah vakum informasi dengan tetap mengedepankan fakta dan empati,” ujarnya.
Usai paparan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber. Pembahasan mencakup tantangan pemantauan informasi digital, proses verifikasi internal, penentuan momentum penyampaian informasi, hingga strategi komunikasi dalam menghadapi tekanan publik dan pertanyaan media.
Yuliyanto berharap pertukaran pandangan dari berbagai perspektif dalam FGD tersebut dapat melahirkan gagasan yang memberikan kontribusi nyata bagi penguatan komunikasi publik Polri sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, Bidhumas Polda Jateng mendorong jajaran Humas Polri untuk semakin mampu mendeteksi isu sejak dini, menyatukan informasi internal, menentukan respons secara tepat, serta menghadirkan komunikasi yang cepat, akurat, dan berempati.
“Semoga forum ini dapat menghasilkan rekomendasi yang memperkuat sistem monitoring, meningkatkan kecepatan dan ketepatan respons komunikasi, memperkuat koordinasi antarsatuan kerja, serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi berbagai potensi isu dan krisis komunikasi,” pungkas Yuliyanto. (eko/redaksi)
