13 hours ago
3
Batang, infojateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang berhasil masuk jajaran Top 10 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya Pemkab Batang memanfaatkan data sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan.
Bupati Batang M. Faiz Kurniawan mengatakan, penghargaan tersebut bukan semata-mata menunjukkan pencapaian angka statistik.
Menurutnya, apresiasi diberikan karena Pemkab Batang mampu mengolah data IDSD menjadi pijakan dalam menentukan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Jadi bukan karena nilai IDSD-nya itu yang paling tinggi. Tapi dari IDSD yang ada, datanya dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan,” kata Faiz saat ditemui di Kantor Bupati Batang, Kamis (20/8/2026).
Faiz menjelaskan, IDSD merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur daya saing suatu daerah. Pengukuran tersebut mencakup sejumlah aspek, antara lain lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, serta ekosistem inovasi.
Keempat komponen tersebut menjadi gambaran bagi pemerintah daerah dalam melihat kekuatan maupun persoalan yang masih perlu mendapatkan intervensi.
“Bagaimana data IDSD dipetakan untuk membaca kelemahan dan kekuatan daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD hingga eksekusi di lapangan,” ujarnya.
Faiz menyebut skor IDSD Kabupaten Batang menunjukkan tren positif. Nilainya meningkat dari 3,59 pada 2024 menjadi 3,61 pada 2025.
“Kenaikan cukup signifikan terjadi pada komponen sumber daya manusia (SDM), dari 3,74 menjadi 3,86. Sementara komponen pasar meningkat dari 3,21 menjadi 3,34,” jelasnya.
Menurut Faiz, data tersebut menjadi salah satu instrumen untuk menentukan program yang perlu diperkuat pemerintah daerah.
Salah satu contohnya berada pada komponen SDM, khususnya indikator terkait keterampilan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT).
Data tersebut kemudian diterjemahkan menjadi program intervensi, seperti pelatihan dan penyaluran tenaga kerja melalui program Daker (Dapat Kerja).
“Contohnya pengambilan kebijakan Daker, yaitu memberikan pelatihan, kemudian menyalurkan calon-calon tenaga kerja tersebut,” jelasnya.
Pemanfaatan data juga diterapkan dalam sektor pendidikan, terutama pada indikator rata-rata lama sekolah.
Ketika data menunjukkan adanya aspek yang masih perlu ditingkatkan, Pemkab Batang melakukan sejumlah intervensi. Di antaranya melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pemberian beasiswa hingga program kejar paket.
Faiz menegaskan, pendekatan berbasis data tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kebijakan pemerintah daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Data tidak berhenti di atas kertas, tetapi menjadi pijakan utama dalam melahirkan inovasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya. (eko/redaksi)
