11 hours ago
2
JAKARTA, iNews.id - Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah akan menggelar Tanwir I pada 15-17 Januari 2025 di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat. Berbagai isu strategis yang akan dibahas antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah Inklusif serta perlindungan perempuan dan anak.
Acara yang bertema "Dinamisasi Perempuan Berkemajuan Menuju Indonesia Berkeadilan" akan dihadiri oleh 350 peserta dari berbagai tingkatan Pimpinan ‘Aisyiyah, sementara Pimpinan Cabang Istimewa akan berpartisipasi secara daring melalui Zoom.
Baca Juga
Aisyiyah akan Perjuangkan Hak perempuan dan Kesejahteraan Keluarga
Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Salmah Orbayinah mengatakan, bahwa masih terdapat ketimpangan di masyarakat, terlihat dari masalah kemiskinan, akses layanan dasar yang belum terpenuhi, serta tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Ketimpangan tersebut harus diatasi agar tidak ada seorang pun yang tertinggal atau no one left behind,” ujar Salmah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Selasa (14/1/2025).
Baca Juga
PP Aisyiyah Pilih Salmah Orbayinah Jadi Ketum 2022-2027
Kedaulatan Pangan
Salah satu isu penting yang akan dibahas adalah kedaulatan pangan. Salmah menekankan bahwa perempuan memiliki peran krusial dalam menggerakkan ketahanan pangan. Ia menyambut baik rencana pemerintah untuk menghentikan impor pangan dan memperkuat sektor pertanian domestik.
Salmah berharap program Makan Bergizi Sehat (MBG) dapat dipenuhi dari sumber pangan lokal yang memperhatikan asupan gizi. Ia menjelaskan bahwa melalui program ini, anak-anak dapat belajar tentang jenis makanan bergizi, kemandirian, dan pentingnya tidak menyisakan makanan.
Baca Juga
Sidang Tanwir Aisyiyah Tetapkan 39 Calon Anggota Pimpinan Pusat, Ini Daftarnya
Kerjasama dengan Kepolisian Soal Perlindungan Perempuan dan Anak
Dalam pembukaan Tanwir I ‘Aisyiyah, akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) antara Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah dan Kapolri terkait perlindungan perempuan dan anak.
Salmah menekankan pentingnya kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara sinergis dengan mengedepankan perspektif korban.
