WASHINGTON, iNews.id - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menawarkan insentif penuh kepada sekitar 2 juta pegawai negeri sipil (PNS) federal yang mau mengundurkan diri secara sukarela. Ini merupakan upaya pemerintahan Presiden Donald Trump untuk merampingkan struktur.
Para pegawai federal tersebut akan menerima bayaran sampai September tahun ini tanpa harus datang ke kantor.
![Trump Pecat Pejabat Departemen Kehakiman AS yang Menyelidiki Kasusnya](https://img.inews.co.id/media/100/files/inews_new/2025/01/28/trump_baru2_ap.jpg)
Baca Juga
Trump Pecat Pejabat Departemen Kehakiman AS yang Menyelidiki Kasusnya
Berdasarkan surat elektronik (email) pemberitahuan kepada para PNS, tugas-tugas mereka juga mungkin dikurangi atau dihapus sementara. Para PNS tersebut diberi waktu sampai 6 Februari untuk memutuskan apakah akan mengambil tawaran itu atau tidak.
Berdasarkan isi surat, pegawai yang berminat untuk mengikuti program ini bisa membalas email dengan menyertakan kata "Mengundurkan diri."
![Kami Lelah Beri Uang kepada Negara yang Benci AS](https://img.inews.co.id/media/100/files/inews_new/2025/01/21/trump_pelantikan4_ap.jpg)
Baca Juga
Bekukan Bantuan Asing, Trump: Kami Lelah Beri Uang kepada Negara yang Benci AS
Penawaran tersebut diperuntukkan kepada semua PNS kecuali mereka yang bertugas di kantor-kantor imigrasi, keamanan nasional, dan layanan pos.
Pemerintah federal AS mempekerjakan sekitar 2,3 juta PNS, belum termasuk layanan pos. Badan-badan yang terkait dengan keamanan mengisi porsi terbesar dari total pegawai federal. Selain itu ratusan ribu orang bekerja di layanan perawatan kesehatan, pertanian, tagihan pemerintah, dan lainnya.
![Paspampres AS yang Lindungi Trump saat Ditembak kini Jabat Kepala Dinas Rahasia](https://img.inews.co.id/media/100/files/inews_new/2025/01/24/trump_penembakan_ap.jpg)
Baca Juga
Paspampres AS yang Lindungi Trump saat Ditembak kini Jabat Kepala Dinas Rahasia
Program pengunduran diri sukarela yang belum pernah terjadi sebelumnya ini muncul di tengah upaya Trump merampingkan serta membersihkan pemerintah federal sesuai dengan prioritas politiknya.
Email tersebut mengungkapkan, pemerintah berharap bisa mendapatkan tenaga kerja yang lebih ramping dan fleksibel. Pegawai sebagian besar badan pemerintah federal kemungkinan akan dikurangi melalui restrukturisasi dan PHK.