5 hours ago
3
JAKARTA, iNews.id - Dokter sekaligus mantan praktisi kebijakan publik Kementerian Kesehatan dr Dicky Budiman mengkritik pedas usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal KB vasektomi sebagai prasyarat penerimaan bantuan sosial (bansos).
Menurut dr Dicky, ada unsur pemaksaan terselubung di balik kebijakan itu. Hal tersebut melanggar etika medis dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Baca Juga
4 Potret Awet Muda Nia Ramadhani saat Rayakan Ultah ke-35 Tahun di Amerika Serikat, Netizen: Hot Mommy!
"Usulan KB vasektomi sebagai prasyarat penerimaan bansos tidak sejalan dengan etika medis dan HAM dan itu justru bisa mengganggu keberhasilan program KB nasional yang berbasis partisipasi dan sukarela," kata dr Dicky saat dihubungi iNews.id, Kamis (1/5/2025).
Dokter Dicky menjelaskan, perlu diketahui bersama bahwa setiap kebijakan yang menyangkut tubuh manusia dan hak reproduksi seseorang, itu harus berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), juga berbasis pada kondisi medis yang etis serta evidence base policy.
Karenanya, usulan KB vasektomi sebagai prasyarat penerimaan bansos, itu dapat menimbulkan banyak masalah secara etik, hukum, maupun medis. Sebab, KB vasektomi adalah prosedur medis permanen.
"Meski secara teoritis bisa dikembalikan, tapi keberhasilannya rendah dan tidak semudah membalikkan tangan. Selain juga bicara faktor biaya nantinya," papar dr Dicky.
"Artinya, ini bukan tindakan yang bisa dipilih sembarangan tanpa pemahaman yang sangat matang," tegasnya.
Nah, karena KB vasektomi ini adalah prosedur medis permanen, pengerjaannya tidak boleh ada pemaksaan dalam tindakan medis.
"Ini prinsip universal. Bahkan dalam deklarasi WMA atau Asosiasi Kedokteran Sedunia, pun dalam aturan pemerintah Indonesia tentang kesehatan reproduksi, disebutkan bahwa keputusan terkait kontrasepsi adalah bagian dari hak individu dan pasangan," ungkap dr Dicky yang juga seorang epidemiolog.
"Artinya, tidak boleh ada pemaksaan atau dipaksakan, atau membuat situasi yang memaksa. Jadi, kalau dikaitkan dengan bansos, artinya itu mengandung unsur pemaksaan terselubung. Ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika medis dan HAM," papar dr Dicky.
Parahnya lagi, usulan seperti yang disampaikan Dedi Mulyadi, kata dr Dicky, itu berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap program KB itu sendiri.
Dengan kata lain, wacana yang disampaikan Gubernur Jabar tersebut dapat memberikan amunisi bagi orang-orang yang tidak mau adanya program KB. Hal itu berpotensi membuat teori konspirasi berkembang dengan adanya kebijakan seperti itu.
Lantas, apa saran terbaik menurut kacamata dokter dan praktisi kesehatan? Simak beritanya sampai selesai.
