1 month ago
24
Purbalingga, Infojateng.id – Iftah Indrawati, kader dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Kembaran Wetan, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, tampak antuasis menceritakan pengorbanannya bersama tim, untuk melakukan pencegahan stunting di wilayahnya.
Di antara yang membekas di benaknya, yaitu saat mereka harus mencari uang untuk membeli bahan makanan, dan swadaya memenuhi kebutuhan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
Sebab, kata Iftah, saat itu uang untuk penanganan pencegahan stunting dari desa belum cair.
Hal itu disampaikannya di depan Sekretariat Wakil Presiden(Setwapres) dan Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Pemprov Jateng, saat melakukan kegiatan pemantauan pencegahan dan penurunan stunting, di Balai Desa Kembaran Wetan, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Selasa(11/2/2025) sore.
“Tahun 2024 itu kan ada bantuan dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan dari Dinas Kesehatan. Itu kan dananya satu bulan lancar, terus disuruh bikin SPJ dulu biar dananya turun. Kita berusaha swadaya antarkader, padahal kader yang minjemin (meminjamkan), uangnya buat dagang brambang, lombok, dan kebutuhan dapur. Itu dipakai dulu buat menalangi pembuatan PMT,” kenang Iftah.
Menurutnya, yang terpenting PMT berjalan lancar. Dua bulan kemudian, dana pun cair sehingga PMT tetap berjalan.
Pada kondisi dana belum cair, kader juga harus utang ke warung sayur yang bersedia memberikan pinjaman bahan makanan, dengan catatan, utang tersebut harus dibayar.
“Itu mungkin karena kami merasa itu tugas kader selain pikiran, modal, uang (menalangi lebih dulu) juga harus diberikan untuk penurunan stunting. Alhamdulillah, stunting turun,” ungkapnya.
Diakui, TPK memiliki peran penting dan strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting, mengingat kader adalah pihak yang berhubungan langsung dengan para sasaran, seperti calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, baduta dan balita.
Sementara itu, Sekretaris Desa Kembaran Wetan, Ismaerlin menyampaikan, di wilayahnya memang ada kegiatan pencegahan stunting, yang anggarannya diambil dari dana desa.
Ia menyebut, di desanya terdapat lima posyandu yang terus melakukan kegiatan, termasuk kegiatan pencegahan stunting, seperti pemberian PMT.
“Sedangkan anggaran masih zonk, masih belum cair, karena itu merupakan anggaran dari desa. Lha bagaimana ketika mau dijalankan? (Pihak) Desa mengatakan ke kader, ini harus jalan, mau tidak mau kader ada yang swadaya, ada yang utang. Jujur seperti itu,” ujar Ismaerlin.
Ditambahkan, barulah ketika anggaran turun, semuanya diselesaikan, supaya pencegahan stunting di desanya tetap berjalan.
Ismaerlin menjelaskan, pada 2025 ini, stunting di wilayahnya tercatat 10 anak, dari jumlah balita 156 orang.
Sementara, dana pencegahan stunting di desanya pada 2025 yaitu Rp126.810.000, atau naik dibandingkan 2024 yang hanya Rp106.524.000.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, Jusi Febrianto mengatakan, pihaknya terus melakukan pencegahan stunting.
Berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), angka prevalensi stunting di Kabupaten Purbalingga pada 2024 mengalami penurunan sebesar 0,44 persen, yakni turun dari 11,78 persen pada 2023 menjadi 11,34 persen pada 2024.
Namun, kata dia, berdasarkan data dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dirilis April 2024, penurunan prevalensi stunting di Purbalingga hanya sebesar 0,8 persen, yakni dari 26,8 persen pada 2022, turun menjadi 26,0 persen pada 2023.
Dari catatannya per Agustus 2024, cakupan penimbangan balita ada 61.344 balita, dari total balita se-Purbalingga 63.382 balita. Atau cakupan penimbangan balita mencapai 96,8 persen.
“Saya harapkan kepada bapak/ibu yang punya balita, setiap bulan bawa ke posyandu, karena kita bisa mengetahui secara dini permasalahan fisik, tidak menunggu stunting,” kata Jusi di Ruang Bupati Pemkab Purbalingga. (eko/redaksi)
